MPR RI: Gratiskan Biaya Pemeriksaan Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah menggratiskan bagi berobat masyarakat yang ingin memeriksakan terkait COVID-19 karena harus dilakukan secara massal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat."

MPR menyampaikan pendapatnya agar Pemerintah dapat menggratiskan pemeriksaan virus corona, mengingat pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara massal, masif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/3).

Selain itu, dia mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang telah dibentuk Pemerintah serta menyampaikan pentingnya menyinergikan kekuatan nasional di level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dia menilai perlunya dilakukan pemetaan yang akurat terhadap penyebaran COVID-19 sehingga dapat dibuat kebijakan strategis yang cepat dan tepat untuk pencegahan dan penanganan mewabahnya virus tersebut di Indonesia.Hal itu menurut dia agar virus tersebut tidak semakin menyebarluas, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh kepada perekonomian, kesejahteraan, dan juga kesehatan rakyat.

Bambang mendukung keputusan pemerintah untuk mengedepankan imbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing dengan menjauhi kerumunan, kerja, belajar dan beribadah di rumah."Lalu kurangi bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, usahakan berjemur matahari, pastikan sirkulasi udara agar tidak lembab dan tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni dan lain-lain," ujarnya.

Bambang setuju proses belajar-mengajar dilakukan secara daring dan pekerjaan yang dilakukan dari rumah atau work from home. Dia juga meminta Pemerintah untuk perlu secara tegas kepada masyarakat agar tidak keluar rumah dan berada di kerumunan orang banyak untuk sementara waktu."Apabila aktivitas atau kegiatan yang dilakukan tidak terlalu mendesak, serta tidak perlu panik berlebihan, namun lebih ke peningkatan waspada dan menjaga kesehatan masing-masing," tuturnya.

Namun menurut dia, Pemerintah perlu memberikan arahan lebih lanjut mengenai mekanisme masing-masing sehingga masyarakat tetap  produktif dengan meningkatkan kewaspadaan.