Ketua MPR Minta Aparat Adil Menjalankan Hukum
Meski beda pilihan politik, harus tetap menggaungkan persatuan bangsa.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat memberi tausiyah pada buka puasa bersama dengan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), Jakarta, Senin (28/5), Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan demokrasi dipilih oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sarana berpolitik. Dalam demokrasi, menurut Zulkifli, rutin dilaksanakan pemilu.
"Ada pilkada, pileg, dan pilpres," ujarnya.
Dia menyebut pemilu lima tahunan sebagai proses yang biasa. "Semangat boleh, berantem tak boleh. Yang mau ganti presiden boleh, yang mau lanjut juga boleh," ujarnya.
Menurut Zulkifli, meski kita beda politik dan pilihan namun dikatakan harus tetap menggaungkan persatuan bangsa. Dalam situasi politik yang dinamis bahkan cenderung panas, Zulkifli mengajak IARMI ikut menjadi pelopor persatuan.
Dirinya yakin alumni Menwa mampu menjaga bangsa dan negara sebab semasa Menwa sudah dilatih bela negara. "Alumni Menwa kemampuan bela negaranya di atas rata-rata," ujarnya.
Terkait tahun politik, Zulkifli di hadapan ratusan alumni Menwa itu mengharap aparat penegak hukum dan pemerintah berlaku adil dan profesional. "Kita meminta yang demikian," ujarnya.
Ketidakadilan dicontohkan, Kementerian Agama membuat blunder dengan mengeluarkan 200 ulama yang terekomendasi. "Ulama kita itu ribuan, lha yang lain nanti kan marah," ujarnya.
Zulkifli meminta kementerian itu mengurus saja pegawainya. Dirinya menegaskan kembali agar aparat hukum dan pemerintah adil.
"Hukum buat semua. Jangan satu diberi hukum sedang yang lain tidak," ujarnya.