MPR: Anggaran Pertahanan Perlu Ditambah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, anggaran pertahanan harus ditambah. Karena tantangan dan persoalan di bidang pertahanan keamanan semakin banyak.

"Permasalah sebelumnya nggak berkurang, permasalah terkait pengamanan dalam negeri tidak berkurang, tantang luar negeri tidak berkurang sekarang muncul masalah baru yaitu penculikan, komunisme yang mau bangkit katanya, separtisme juga semakin berani bahkan di Papua mereka melakukan demo-demo dan sebagainya di Bundaran HI juga mereka melakukan demo ketambahan kasus di Natuna," katanya, Sabtu (25/6).

Karena itu, ia menentang ketika pengajuan anggaran pertahanan dan keamanan tidak dipenuhi hampir 50 persen. Dari Rp 2,09 triliun yang diajukan hanya Rp 1,04 triliun yang disetujui. Ia memahami jika memang tidak mungkin dipenuhi 100 persen. Tapi seharusnya tidak dipotong sampai di bawah 50 persen.

"Tujuh puluh lima persen ya okay-lah," katanya.

Hidayat mengatakan, dengan ragam tantangan baik di dalam dan luar negeri, anggaran pertahanan perlu sistem dan peralatan yang canggih. Sistem dan peralatan yang canggih memang membutuhkan anggaran yang banyak.

Hidayat cukup mengapresiasi rapat kerja Presiden Joko Widodo dengan menteri-menterinya di pulau Natuna. Namun ia berharap Presiden tidak hanya mengadakan rapat tadi juga melakukan tindak yang nyata untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

"Tidak sekedar rapat saja, tapi merealisasikan secara konkrit menghadirkan pertahanan yang kuat dan efektif," katanya.