Ketua MPR: Pemerataan Suatu Kewajiban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, dengan tegas bahwa kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat kecil.

Keadilan harus diberikan secara merata untuk menghindari risiko rakyat susah diajak bicara. Zulkifli menceritakan dirinya pernah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak.

Dalam pertemuan itu Najib mengatakan, di negeri jiran itu sejak dulu ada rekayasa sosial. Tanpa adanya rekayasa sosial, tak mungkin kaum bumiputera (rakyat pribumi) bisa mengejar ketertinggalan dengan kelompok masyarakat yang lain di Malaysia yang sudah mapan secara ekonomi dan pendidikan. Rekayasa sosial itu dilakukan agar ada keadilan pada rakyat kecil.

"Pemerataan merupakan suatu yang wajib," ujarnya saat dirinya menerima pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 11 Januari 2016, di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Zulkifli setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah negeri jiran itu. Menurutnya harus ada keberpihakan pada rakyat kecil. Kalau tak ada keadilan maka rakyat akan susah diajak bersama-sama untuk melakukan pembangunan.

Dalam pertemuan itu, Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi, mengatakan organisasinya tengah melakukan perjuangan untuk mensejahterakan anggotanya. Dirinya berharap negara memperhatikan jaminan sosial dan pensiun bagi kaum pekerja.

"Saya harap negara hadir dalam setiap masalah yang ada di masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Rusdi meminta dukungan pada Zulkifli agar salah satu anggota KSPI yang bernama Roni Febrianto masuk dalam anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Seleksi anggota Dewan Pengawas BPJS tersebut berproses di DPR.