Hitungan-hitungan Ridwan Kamil ke Jakarta, Siapa Paling Rugi dan Untung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar masih berhitung secara matang siapa yang akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta dan Pilkada Jabar. Kedua Pilkada itu saling beririsan mengingat Golkar punya satu kader yang bisa dimajukan di dua Pilgub tersebut yakni Ridwan Kamil.

Sejumlah analisis berpendapat, Ridwan Kamil cukup kuat di Jawa Barat dan belum ada pesaing yang mumpuni. Jika dia maju di Jabar, maka peluangnya terbuka cukup lebar.

Dari survei SMRC yang dikeluarkan pada awal Juni lalu, Ridwan Kamil berada di posisi teratas dengan 25,2 persen suara. Ia unggul dibandingkan pesaing lainna seperti Dedi Mulyadi 16,3 persen dan Bima Arya 1,3 persen.

Sementara bila masuk ke Jakarta, maka Ridwan Kamil harus berjuang lebih keras. Ini karena di sana sudah ada sosok pejawat yakni Anies Baswedan yang dianggap punya peluang besar. Anies dianggap sudah memiliki basis jelas di Jakarta, berbeda dengan Ridwan Kamil yang selama ini menguasai Jawa Barat.

Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun beberapa hari lalu menyatakan Partai Golkar akan rugi jika mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Jakarta pada November 2024. "Kerugian lebih besar di Golkar, kalau RK ke Jakarta," katanya.

Dia menjelaskan RK merupakan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang telah memiliki rekam jejak, popularitas dan elektoral yang baik di Jabar, sehingga lebih menguntungkan Golkar jika mencalonkan RK periode kedua di Pilkada Jabar.

"Kalau di Jakarta, memang RK berat untuk bersaing dengan Anies Baswedan, dan tidak menguntungkan buat Golkar," katanya.

Ubed menjelaskan, berdasarkan riset yang pernah dilakukannya, 30 persen pemilih di Jakarta adalah pemilih rasional, 30 persen pemilih loyal dan sisanya adalah pemilih pragmatis.

"Anies Baswedan menguasai pemilih rasional dan loyal atau sekitar 60 persen secara peta sosiologis politik. Kalau secara politik, 'bunuh diri" RK, kalau memaksakan untuk maju di Pilkada Jakarta," katanya menegaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Profesor Lili Romli. Ia mengatakan, saat ini Ridwan Kamil (RK), tidak punya kompetitor jika maju Pilkada Jawa Barat (Jabar). "Peluang RK lebih besar dan belum memiliki kompetitor," katanya dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, RK sebagai mantan Gubernur Jabar memiliki basis masa yang lebih kuat, dibandingkan jika maju di Pilkada Jakarta. "Kalau RK maju di Pilkada Jakarta menjadi kompetitor kuat untuk Anies Baswedan. RK perlu kerja politik yang keras, karena hasil survei di posisi ketiga," jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya telah memiliki mekanisme internal dalam menentukan calon kepala daerah. Untuk menentikan calon di DKI Jakarta dan Jabar, Partai Golkar masih melakukan kajian melalui mekanisme survei secara internal.

"Tentu yang harus dilihat adalah soal elektabilitas calon kepala daerah yang akan diusung oleh Golkar. Ketum (Airlangga Hartarto) menyampaikan bahwa khusus untuk Jabar dan DKI nanti kebijakannya akan ditentukan pada Juli," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Kamis (20/6/2024).

Selanjutnya...

Menurut Ace, pihaknya masih akan menunggu hasil survei kedua atas Ridwan Kamil, baik di DKI Jakarta atau di Jabar. Baru setelah itu, Partai Golkar akan memutuskan nasib Ridwan Kamil.

Partai penyorong Ridwan Kamil

Sejumlah partai telah menyorongkan nama Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Di antaranya mereka yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Gerindra dan PAN.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya telah memiliki mekanisme internal dalam menentukan calon kepala daerah. Untuk menentikan calon di DKI Jakarta dan Jabar, Partai Golkar masih melakukan kajian melalui mekanisme survei secara internal.

"Tentu yang harus dilihat adalah soal elektabilitas calon kepala daerah yang akan diusung oleh Golkar. Ketum (Airlangga Hartarto) menyampaikan bahwa khusus untuk Jabar dan DKI nanti kebijakannya akan ditentukan pada Juli," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Kamis (20/6/2024).

Menurut Ace, pihaknya masih akan menunggu hasil survei kedua atas Ridwan Kamil, baik di DKI Jakarta atau di Jabar. Baru setelah itu, Partai Golkar akan memutuskan nasib Ridwan Kamil.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Gerindra tidak bisa memaksa agar Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil untuk berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Dia pun mempersilakan agar partai berlambang pohon beringin itu mempertimbangkan terlebih dahulu oleh arah politiknya untuk Ridwan Kamil yang merupakan Golkar.

"Kalo mereka mau di Jawa Barat ya pasti diputuskan di Jawa Barat oleh mereka. Tapi kami ingin sebaiknya di Jawa Barat kita menang, di Jakarta kita menang," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Jika Ridwan Kamil di Jakarta, maka Pilkada Jabar akan menjadi perebutan sejumlah partai. Gerindra misalnya, punya sosok Dedi Mulyani yang juga diperhitungan di Jawa Barat. Kemudian PAN memiliki Bima Arya yang juga akan maju di Pilgub Jawa Barat.

pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang paling diuntungkan jika Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jakarta.

"Sangat dipahami, bahwa yang mendorong RK bukan dari Golkar, tetapi ekternal Golkar, partai koalisi KIM, dan yang paling kencang di level Ketua Umum adalah Zulkufli Hasan," katanya.

KIM merupakan koalisi partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden 2024. Parpol itu yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat serta empat partai non-parlemen yaitu PBB, Gelora, PSI dan Garuda.

Menurut dia, saat ini Golkar masih berhitung, apakah mengusung RK di Pilkada Jakarta atau tetap sebagai petahana di Pilkada Jawa Barat. Alasannya, jika RK meninggalkan Jabar, maka akan meninggalkan kevakuman basis kekuatan politik, yang sudah terkonsolidasi dengan baik.

"Kalau RK bergeser, maka basis di Jabar akan tercerai berai, dan menjadi keroyokan aktor politik yang lain," katanya.

Menurut dia, PAN salah satu partai yang memperoleh keuntungan dari kepindahan RK. PAN mempunyai kartu bernama Bima Arya, yang sudah dua kali menjadi Wali Kota Bogor dan butuh ruang kontestasi yang lebih besar. Sementara partai lain juga untung seperti Gerindra dengan kandidat Dedi Mulyadi, yang juga mantan politikus Golkar.