Staf Hasto Ingin Lapor Bareskrim Tapi Diarahkan Ajukan Praperadilan, Ini Kata Kuasa Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Upaya pelaporan pidana ke Mabes Polri yang dilakukan Kusnadi, staf khusus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terealisasi. Bareskrim Polri menyarankan agar pihak pelapor mengajukan permohonan praperadilan atas tindakan penyidik KPK yang merampas barang bukti handphone (HP) milik Kusnadi, saat mendampingi Hasto dalam pemeriksaan di KPK, Senin (10/6/2024) kemarin.

Pengacara Hasto, Petrus Selestinus mengatakan, semula pihaknya akan mendampingi Kusnadi dalam pelaporan ke Bareskrim Polri, pada Kamis (13/6/2024). Akan tetapi, kata Petrus, dari konsultasi dengan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, penyidik kepolisian menyarankan agar tim pendamping hukum membawa permasalahan perampasan barang bukti oleh penyidik KPK tersebut ke majelis hakim praperadilan. 

Karena menurut penyidik kepolisian, kata Petrus, aksi penyidik KPK tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 50 KUH Pidana. “Mereka (Dittipidum Bareskrim) menilai suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, tidak bisa menjadi objek pelaporan pidana,” kata Petrus kepada Republika, Kamis (13/6/2024).

Petrus memahami saran dari konsultasi dengan Dittipidum Bareskrim Polri itu. Dan pihaknya, kata Petrus akan menjalankan rekomendasi kepolisian itu.

“Jadi atas saran dari Dittipidum Bareskrim tersebut, kami akan segera mengajukan permasalahan ini ke praperadilan,” kata Petrus.

Dia melanjutkan, akan segera menyusun materi praperadilan untuk segera dapat didaftarkan. “Kami akan segera mengajukan praperadilan. Bukan hanya terkait dengan penyitaan HP tersebut, tetapi juga terkait dengan penggeledahan-penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap klien kami,” begitu kata Petrus.

KPK pada Senin (10/6/2024) melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Penyidik KPK memeriksa Hasto terkait dengan pengusutan lanjutan perkara korupsi Harun Masiku. Hasto diperiksa sebagai saksi. Dan sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti merampas HP dan buku catatan milik Hasto yang dititipkan kepada Kusnaidi.

KPK menilai HP, dan buku catatan milik Hasto tersebut merupakan alat bukti yang harus disita. Bahkan KPK juga meyakini, HP milik Hasto tersebut terdapat bukti-bukti yang terkait dengan keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku merupakan politikus PDI Perjuangan. Ia dijerat tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pemberian suap, dan gratifikasi kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2020 lalu. Namun sampai kini, KPK belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku. Caleg PDI Perjuangan itu, pun saat ini dalam status buronan KPK dan masuk dalam daftar pencarian interpol Polri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan jajaran penyidik lembaga antirasuah tidak pernah berhenti mencari buronan kasus suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Harun Masiku. Diketahui, Harun Masiku sudah sekitar empat tahun berstatus buron.

"Yang jelas penyidik berusaha untuk mencari yang bersangkutan. Kan sudah empat tahun. Empat tahun itu bukan berarti tidak kita cari," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Alex mengatakan tim penyidik KPK terus melakukan pencarian terhadap Harun Masiku berdasarkan berbagai informasi relevan yang diterima oleh penyidik. "Beberapa informasi, misalnya terkait keberadaan yang bersangkutan waktu itu di Filipina, kita kirim tim ke Filipina. Ada informasi katanya yang bersangkutan jadi marbut masjid di Malaysia, kita kirim tim ke sana. Artinya apa? Selama empat tahun itu sebetulnya kita tetap mencari. Berdasarkan informasi-informasi yang diterima," ujarnya.