Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi dan Sinyal dari Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Eva Rianti, Nawir Arsyad Akbar, Febrian Fachri

Partai Gelora tempaknya akan menjadi ganjalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Gelora yang elitenya adalah para mantan petinggi PKS, beralasan, partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu itu kerap menyerang Prabowo-Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfudz Siddiq merespons pernyataan elite PKS yang membuka peluang untuk bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mahfudz menyebut, apabila PKS gabung KIM, maka akan terjadi pembelahan antara PKS dengan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo-Gibran. 

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfudz dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Dia menjelaskan, pendukung PKS selama masa kampanye getol melakukan serangan negatif secara masif terhadap Prabowo, Gibran, dan juga Presiden Jokowi. Serangan itu dibungkus dengan narasi ideologis.

Salah satunya, kata dia, adalah narasi bahwa Nabi Musa tidak berutang kepada Firaun untuk menganalogikan bahwa Anies Baswedan tidak berutang kepada Prabowo meski dulu diusung sebagai calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sebagai catatan, PKS adalah partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Mahfudz menambahkan, pendukung PKS juga kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfudz, sosok yang dulunya adalah elite PKS.

PKS bersama PKB dan Partai Nasdem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan diketahui mengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024. Setelah jagoan mereka kalah, Koalisi Perubahan bubar. PKB dan Nasdem langsung gerak cepat bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

PKS belakangan memang memberikan semacam sinyal ingin bergabung dalam koalisi Prabowo. Elite PKS mengucapkan selamat dan hadir dalam acara penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024).

Di sela acara tersebut, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengaku berharap Prabowo mengunjungi markas PKS. Beberapa hari berselang, Aboe mengundang Prabowo datang dalam acara perayaan ulang tahun partainya di markas PKS yang digelar hari ini, Sabtu. Namun, Prabowo tak hadir.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai, ketidakhadiran Prabowo pada acara halalbihalal PKS, menjadi sinyal penolakan terhadap PKS. Adi menyebut tidak ada titik temu komunikasi antara pihak Prabowo dan PKS, sehingga Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan datang ke Kantor DPP PKS meskipin sudah dibentangkan karpet merah. 

"Padahal PKS bentangkan karpet merah andai Prabowo datang ke halalbihalal mereka. Tapi nyatanya tak datang. Artinya itu penolakan," kata Adi, Ahad (28/4/2024).

Adi menilai, seandainya Prabowo ingin PKS ikut bergabung ke dalam pemerintahannya, ia tak akan berpikir panjang mendatangi PKS terlepas dari ada acara halal bihalal atau tidak. 

“Kalau prabowo menerima PKS pastinya hadir,” ucap Adi.

Adi membandingkan dengan PKB dan Nasdem yang sebelumnya didatangi Prabowo. Menurut Adi, kedua partai itu memiliki suasana hati yang sama dengan Prabowo. Karena itu, Prabowo mau mendatangi PKB dan Nasdem.

Sementara, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, bahwa PKS sulit untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setidaknya ada dua hal yang membuat berkoalisinya keduanya sulit terwujud.

Pertama adalah peran PKS sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terutama setelah Prabowo menyatakan bergabung dengan pemerintahan periode 2019-2024 dan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

"PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect dengan Prabowo. Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Senin (29/4/2024).

Faktor kedua, adalah kehadiran Partai Gelora di Koalisi Indonesia Maju. Diketahui, partai pimpinan Anis Matta itu sejak awal sudah berada di barisan pengusung Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau PKS diajak bergabung ke KIM, akan berpeluang merusak kondusivitas internal KIM. Hal itu tentu akan merugikan KIM dan Prabowo ke depan," ujar Jamiluddin.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai peran oposisi menjadi sangat penting dalam mengawasi pemerintahan yang akan datang. Ia sendiri tak setuju dengan narasi koalisi besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jika tak ada yang mengambil peran oposisi, kebijakan yang hadir akan seperti masa Orde Baru yang cenderung merugikan masyarakat. Apalagi jika semua partai politik di parlemen bergabung dengan koalisi besar tersebut.

"Kalau semuanya masuk (koalisi Prabowo-Gibran), ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," ujar Lili dalam diskusi yang digelar Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PKS menjadi harapan terakhir untuk mengambil peran oposisi. Meskipun, PKS sudah menyatakan keinginannya untuk bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo.

"Tersisa adalah PDIP. Nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," ujar Lili.

Pada Sabtu lalu, PKS menggelar acara halalbihalal di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan karpet merah untuk para tamu undangan. Namun, Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang turut diundang ternyata absen.

"Alhamdulillah hari ini PKS melaksanakan halal bihalal dan sangat spesial karena pertama kita sekaligus melaksanakan millad yang ke-22. Tentu dalam suasana penuh kebahagiaan ini kita ingin merangkul seluruh elemen bangsa oleh karena itu dalam kesempatan ini seluruh partai-partai pimpinan partai politik kita undang, ormas-ormas dan mudah mudahan jadi bagian dari upaya kita membangun negeri ke depan," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

Syaikhu mengatakan, sejumlah pimpinan partai politik hadir dalam acara halal bihalal tersebut. Di antaranya Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Plt PPP) Mardiono, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Paslon 01 yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga terkonfirmasi akan hadir.

Sementara itu, Syaikhu mengonfirmasi bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto turut diundang. "Pak Prabowo enggak bisa hadir karena dia ada acara," ujarnya. 

Adapun terkait penolakan Gelora soal kemungkinan bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran, PKS enggan memberi komentar. "No comment (tidak ada komentar) ya," kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi Republika, Senin (29/4/2024). 

Saat disinggung mengenai keputusan final PKS mengenai arah koalisi ke depan, menurut Mabruri, sikap PKS akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro PKS. Namun, belum diketahui kapan rapat tersebut akan digelar. 

"Belum dapat info (waktu rapat Majelis Syuro), nanti dikabari)," ujar Mabruri.