KLHK: Restorasi Gambut Berpotensi Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa

Pertanian, peternakan, dan perikanan, beri alternatif mata pencaharian warga desa.

ANTARA/Makna Zaezar
Warga melintas di sebelah papan larangan membakar lahan gambut di kawasan Jalan Nasional Kalimantan Sebangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (9/8/2022).
Red: Fuji Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kelompok Kerja Desa Mandiri Peduli Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Lelawaty Simamora mengatakan langkah restorasi gambut tidak hanya memberikan dampak lingkungan tapi juga berpotensi memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca Juga

Dalam diskusi daring Jakarta, Kamis (18/4/2024), Lelawaty menjelaskan, salah satu strategi restorasi gambut ialah pembasahan (rewetting), penanaman ulang (revegetasi), dan revitalisasi ekonomi atau 3R.

Dia memberikan contoh seperti yang sudah sudah dilakukan di beberapa Desa Mandiri Peduli Gambut. Termasuk revitalisasi yang mendukung pertanian, peternakan, dan perikanan, di lahan gambut tanpa merusak lahan.

Beberapa contoh kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan, kata dia, termasuk budi daya sayuran, perikanan, pembibitan pinang, peternakan unggas, budi daya lebah madu, dan pengelolaan limbah.

"Pertanian, peternakan, dan perikanan, meningkatkan ketahanan pangan dan alternatif mata pencaharian. Mereka juga menjadi lebih guyub, anggota masyarakat menjadi memahami," ujar Lelawaty.

Distribusi Desa Mandiri Peduli Gambut yang didampingi oleh KLHK, kata dia, pada 2023 mayoritas berada di Sumatera yaitu 30 desa, 22 desa di Kalimantan, lima desa di Sulawesi, dan tiga desa di Papua. Kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut dilakukan juga oleh lembaga lain, termasuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Namun dia menyoroti bahwa bantuan dan pendampingan yang diberikan untuk mendukung revitalisasi ekonomi masyarakat desa di lahan gambut juga memerlukan faktor-faktor lain. Termasuk pelibatan pemangku kepeningan dan sinergi berbagai pihak.

"Strategi keberlanjutan tentu kita perlu ada keberpihakan, edukasi, dan seterusnya," kata Lelawaty.

 

 
Berita Terpopuler