Ini Nama-Nama yang Disiapkan Golkar untuk Pilgub Jakarta 2024

Adapun Nasdem, membuka peluang mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.

Republika/Febryan A
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers usai memberikan arahan kepada 1.164 bakal calon kepala daerah yang hendak diusung partainya dalam Pilkada 2024, di markas partai berlogo pohon beringin itu, Jakarta Barat, Sabtu (6/4/2024).
Rep: Nawir Arsyad Akbar, Eva Rianti Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar telah mengeluarkan surat penugasan kepada tiga kadernya untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta. Ketiga kader tersebut adalah Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, dan Erwin Aksa.

Baca Juga

"Golkar kan selalu kita siapkan, apakah itu Ridwan Kamil, apakah Pak Zaki, atau Pak Erwin Aksa. Tentu siapapun yang diusung partai lain, Partai Golkar siap," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (15/4/2024) malam.

Adapun Jawa Tengah, ia menyebut Partai Golkar masih mempertimbangkan sejumlah nama. Sedangkan untuk Jawa Timur, mereka sudah memutuskan untuk mengusung Khofifah Indar Parawansa. "Jawa Tengah belum. Jawa Timur, Khofifah," ujar Airlangga.

Berbicara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan Partai Nasdem terbuka untuk mengusung Anies Baswedan maju kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sikap itu, menurut penuturannya, sudah dilakukan sebelum pengumuman pemenang Pilpres pada 20 Maret 2024 lalu.  

Willy mulanya mengatakan, Nasdem telah memiliki beberapa kandidat yang akan diusung maju di Pilkada November 2024 mendatang. Lantas ia turut menyebut nama Anies. 

"Kalau di sini namanya mengerucut ya pasti lah Ahmad Sahroni, pasti lah Wibi Andrino, ya bisa jadi Anies Baswedan sendiri," ujar Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2024). 

Keterbukaan Nasdem terhadap Anies terungkap sudah disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada dua hari sebelum pengumuman Pilpres 2024. 

"Komunikasi sudah. Kita cek ombak sama Mas Anies, pada 18 Maret Pak Surya menyampaikan 'politik ini kan kartu enggak boleh mati, kalau Bung Anies mau maju Pilkada monggo Nasdem siap'," ungkap Willy. 

Lantas menurut penuturannya, pada saat itu Anies menyampaikan bahwa dirinya ingin fokus terlebih dahulu pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyelesaian sengketa PHPU sendiri kini sudah berproses dan tinggal keputusan yang dijadwalkan pada Senin (22/4/2024). 

"Mas Anies menjawabnya: 'saya akan menyelesaikan proses MK'," ujar dia.

Willy juga mengungkapkan, bahkan Surya Paloh juga berdiskusi dengan Anies mengenai sikap Partai Nasdem yang perlu dilakukan saat menanggapi keputusan KPU yang mengumumkan kemenangan rivalnya, paslon 02 Prabowo-Gibran. Bahkan Partai Nasdem menghargai keputusan KPU, serta turut mengucapkan selamat pada pemenang. 

"Proses pengambilan keputusan yang kita sampaikan tanggal 20 Maret itu hasil diskusi panjang sama Mas Anies. Di sini terbuka, egaliter, semua dibahas di atas meja sebagai keputusan bersama," jelasnya.

Jadwal Pilkada Serentak 2024 - (Infografis Republika)

 

 

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, kerawanan Pilkada 2024 lebih tinggi dibandingkan pemilihan presiden dan legislatif. Sebab, terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antarkelompok pendukung yang lebih besar selama kontestasi serentak tersebut.

TNI sendiri sudah memetakan 15 provinsi yang memiliki kerawanan tinggi pada Pilkada 2024. Seluruh provinsi di Pulau Jawa, kecuali Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kerawanan yang dipetakan oleh institusinya.

"Ke-15 provinsi tersebut adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara, dan enam provinsi di Papua," ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).

Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda. Mulai dari konflik SARA, pendukung pasangan calon yang fanatik, dan elite politik di daerah-daerah tersebut.

"Konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," ujar Agus.

 
Berita Terpopuler