Soal Rencana Pertemuan Megawati-JK, Ini Update dari Hasto
Hasto hari ini satu forum dengan JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyampaikan perkembangan rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK). Ia mengungkapkan, rencana tersebut tengah dibahas secara bertahap.
"Ini bertahap sedang dilakukan, Ibu Mega juga menerima para tokoh, sebelumnya misalnya dengan Pak Siswono," ujar Hasto di Kompleks Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).
"Kemudian juga dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh demokrasi, hanya pertemuan dilakukan secara tertutup," sambungnya.
Pada hari ini, Hasto bertemu dengan JK dalam diskusi publik yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Ia sependapat dengan pernyataan JK terkait demokrasi Indonesia saat ini.
"Dan berterima kasih juga atas tanggapan-tanggapan, komentar-komentar dari Pak JK yang mencoba menegakkan pilar demokrasi ini agar kembali pada rel kedaulatan rakyat," ujar Hasto.
Di UI, JK mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan berbagai caranya. Era Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Lalu pada era Soeharto, dipanggil dengan istilah demokrasi Pancasila.
Indonesia saat ini disebutnya menerapkan demokrasi yang lebih terbuka, khususnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Namun, kontestasi tersebut justru tercoreng dengan berbagai indikasi-indikasi kecurangan.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak '55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," ujar JK.
Indikasi kecurangan Pemilu 2024 dilihatnya dari upaya politisasi bantuan sosial (bansos) hingga intimidasi aparat negara. Jika hal tersebut terus diterapkan, Indonesia bisa kembali terjebak dalam masa otoriter.
"Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," ujar JK.