Soal Wacana PDIP Bakal Jadi Oposisi, Ini Tanggapan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait keputusan, apakah akan menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya. Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan kepada para pengurus di PDIP.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai meresmikan Rumah Sakit Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Rumah Sakit TNI di Bintaro, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi ajakan bersama dari Prabowo Subianto usai dinyatakan unggul hasil hitung cepat dari banyak lembaga survei. Namun ia menegaskan, fokusnya saat ini adalah menginvestigas indikasi kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tim khusus...

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sendiri akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi hal tersebut. Jika seluruh proses kontestasi sudah selesai, barulah PDIP akan mengambil sikap.

"Sehingga ke semuanya itu dicermati dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari pilpres ini," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

"Karena berbeda antara Pilpres dan Pileg, Pilpres ini lebih kepada bagaimana tampilan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden kita," katanya melanjutkan.

Ditanyakan soal keputusan partai apakah akan menjadi oposisi dari pemerintahan periode 2024-2029? Ia justru menyinggung Soeharto yang didukung oleh instrumen negara, namun bisa lengser dari kekuasaan.

"Baru investigasi, investigasi tim khusus. Karena siapapun yang membangun struktur legalitas seperti Pak Harto yang sangat solid pun itu akhirnya diterpa oleh sejarah, sehingga terjadi the end of new order dari kekuasaan yang otoriter itu," ujar Hasto.