SBY Sentil Bawaslu karena Terjadi Perusakan Alat Peraga Kampanye

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjadinga menyoroti perusakan dan penghilangan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu di sejumlah daerah sepanjang masa kampanye Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato politiknya bertajuk 'Indonesia 5 Tahun ke Depan; Yang Sudah Baik Lanjutkan, Yang Belum Perbaiki' di Avenzel Hotel, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024), tepat tujuh hari jelang pemungutan suara Pemilu 2024.

SBY awalnya menyampaikan, dirinya sudah mengunjungi 85 kabupaten dan kota, utamanya di Pulau Jawa, sepanjang masa kampanye dalam dua bulan terakhir. SBY mengaku, mengunjungi puluhan daerah tersebut menggunakan kendaraan darat dan bermalam di sana. 

"Saya bersyukur bahwa situasi di lapangan masih terjaga dengan baik. Tidak terjadi benturan antarelemen masyarakat yang melebihi kepatutannya," ujar SBY.

Benturan politik yang keras dan sengit di Jakarta, kata dia, sejauh ini tidak mengalir secara fisik ke daerah. Menurut SBY, hal itu merupakan kabar baik yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia semakin matang dalam berdemokrasi. 

Kendati begitu, SBY punya satu catatan, yakni soal keamanan APK yang tersebar di berbagai pelosok Tanah Air. Secara umum, SBY mengaku bersyukur melihat billboard, baliho dan bendera partai yang dipasang di berbagai tempat tetap terjaga. 

"Tetapi, di sejumlah daerah dan tempat, saya menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan APK pemilu tersebut," kata menko polkam era Presiden Megawati itu. 

SBY tidak menyebutkan lokasi perusakan dan penghilangan APK itu. Kendati begitu, dia mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke depan harus bisa melindungi APK milik semua pasangan capres-cawapres, caleg, ataupun partai politik. Tak boleh lagi terjadi perusakan dan penghilangan APK.

"Ke depan, para pengawas pemilu dan juga aparat penegak hukum harus bisa melindungi dan mengamankan alat peraga kampanye itu," kata SBY.

Lebih lanjut, SBY mengingatkan, perusakan APK dapat menimbulkan persoalan serius, yakni benturan fisik antar rakyat. Hal itu tentu harus dihindari.

"Jangan biarkan terjadinya benturan fisik di lapangan akibat perusakan APK ini, lantaran tiadanya perlindungan dari pengawas pemilu serta aparat keamanan dan penegak hukum," kata pensiunan pati TNI AD bintang empat tersebut.

Tuduhan pilpres curang berlebihan...

Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar semua perangkat negara harus netral dalam gelaran Pemilu 2024. Hal itu agar tidak terjadi kecurangan selama pencoblosan.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato politiknya bertajuk 'Indonesia 5 Tahun ke Depan; Yang Sudah Baik Lanjutkan, Yang Belum Perbaiki' di Avenzel Hotel, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024), tepat tujuh hari jelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Dalam pidatonberdurasi sekitar setengah jam itu, SBY awalnya mengatakan hati dan pikirannya terusik akibat dua hal yang muncul pada penghujung masa kampanye Pemilu 2024. Pertama, munculnya gelombang kritikan dari akademisi berbagai universitas yang meminta pemilu berjalan jujur.

"Di pengujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus. Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil," kata SBY.

Sebagai catatan, belakangan guru besar hingga mahasiswa dari belasan universitas mengkritik keras Presiden Jokowi. Mereka menilai Jokowi telah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Saat gelombang kritikan itu muncul, ujar SBY, pikirannya juga terusik dengan munculnya sebuah pernyataan politik terkait Pilpres 2024. Pernyataan itu adalah "kalau pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang" dan "kalau pilpresnya curang kita tidak akan terima, dan negara siap-siap chaos".

Sebagai gambaran, Partai Demokrat mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pasangan calon nomor urut 2 itu berpotensi besar memenangi pilpres dalam satu putaran karena elektabilitasnya sudah menembus angka 50 persen.

SBY menyebut, gelombang kritikan dari kampus dan tudingan pilpres satu putaran pasti curang itu tidak muncul dalam empat kali gelaran pemilu sebelumnya di Indonesia. Menurut dia, tudingan pasti curang itu berlebihan, tapi kritikan dari kampus juga tak boleh diabaikan.

"Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak," kata menko polsoskam era Presiden Gus Dur itu.

SBY mengatakan, dirinya ingin hasil Pilpres 2024 hasilnya sah dan diterima oleh rakyat. Dengan keabsahan itu, presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat dan kekuasaannya juga berkah.

Karena itu, SBY mengajak semua pihak berupaya bersama-sama memastikan Pilpres 2024 berlangsung secara jujur dan adil. "Negara beserta segala perangkat dan sumber daya yang dimilikinya mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia," ujarnya.