PDIP Sebut Ada Operasi Khusus Satu Putaran Lewat Ancaman Hukum Terhadap Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merekam adanya operasi-operasi khusus untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terutama terkait untuk mewujudkan target kemenangan dalam satu putaran dari kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satunya adalah tekanan lewat ancaman hukum terhadap kepala daerah di Jawa Timur. Tekanan yang didapatkan oleh Bupati Gresik yang juga kader PDIP, Fandi Akhmad Yani untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2.

"Muncul tekanan itu, mbok bukan dengan cara-cara seperti ini gitu. Mau menang satu putaran boleh, tetapi rakyat yang menentukan, jangan satu putaran itu sebagai kejar setoran, sehingga segala sesuatu itu dilakukan atau kejar urusan jabatan ke depan," ujar Hasto di Habibie & Ainun Library, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 haruslah menjadi tempat di mana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka bebas untuk menentukan calon pemimpinnya, tanpa adanya intervensi dan tekanan.

"Sehingga pemaksaan skenario satu putaran tidak perlu dilakukan, biar rakyat. Kalau baik pasti rakyat akan tanpa akan dipaksa-paksa akan menilai dengan baik dengan penuh kegembiraan," ujar Hasto.

Hasto menegaskan, menang kalah dalam pemilu merupakan hal yang lumrah dalam perpolitikan Indonesia. Jangan sampai karena hal-hal yang bersifat pragmatis, banyak pihak mengorbankan demokrasi, etika, dan moral.

Ia pun mencontohkan saat PDIP kalah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017. Menurutnya, kekalahan tersebut merupakan media bagi pihaknya untuk memperbaiki diri untuk kontestasi berikutnya.

"Kita ini punya prinsip, partai punya prinsip, PDI Perjuangan digerakkan oleh ideologi, keyakinan politik bagi kami. 32 tahun Orde Baru dipinggirkan, kami bisa eksis, 10 tahun zaman Pak SBY, nah jadi di situ," ujar Hasto.

"Sehingga ini yang harus kita perhatikan dengan baik bahwa pemilu ini urusan rakyat, urusan bagaimana ide gagasan terbaik dan biar rakyat yang menilai dengan bebas," sambungnya menegaskan.

Survei terbaru yang dilakukan Populi Center menemukan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Adapun pasangan capres-cawapres yang paling potensial memenangi pilpres dalam satu putaran adalah Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona mengatakan, sebanyak 79,9 persen responden menginginkan pilpres berlangsung satu putaran. Lalu, 16,6 persen mau pilpres dua putaran dan 2,3 persen tidak masalah satu atau dua putaran. Sisanya 1,2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Afrimadona menyebut, 79,9 persen responden yang mau pilpres satu putaran itu punya alasan beragam. Sebanyak 41,2 persen di antaranya ingin pilpres satu putaran agar segera ada kepastian siapa presiden selanjutnya. Lalu 29,2 persen dengan alasan pilpres satu putaran menghemat biaya.

Selanjutnya, sebanyak 13,6 persen mau satu putaran karena ingin pemerintahan dan layanan publik kembali normal. Sebanyak 12,1 persen mau satu putaran agar ketegangan di masyarakat dapat berkurang. Sisanya punya alasan lain dan tidak menjawab.

Sejalan dengan tingginya jumlah responden yang menginginkan pilpres satu putaran, jumlah responden yang yakin hal itu terjadi mencapai 70,3 persen. "Sementara sebesar 25,3 persen lainnya menjawab tidak yakin (pilpres satu putaran) dan 4,4 persen tidak menjawab," kata Afrimadona lewat siaran persnya, Rabu (7/2/2024).

Berdasarkan ketentuan, pilpres digelar satu putaran apabila ada pasangan capres-cawapres yang meraih 50 persen plus satu suara dan mendapatkan minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Jika tak ada pasangan calon yang mencapai ambang batas tersebut, maka pilpres dilanjutkan ke putaran kedua yang akan digelar pada Juni 2024.