PSI Yakin Prabowo-Gibran Menang di Kota Depok

Menurut Icuk, selama ini Prabowo lebih berjiwa besar dibandingkan yang lain.

Republika/Wihdan Hidayat
Baliho gemoy pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpasang di Jalan Magelang, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, Senin (4/12/2023).
Rep: Alkhaledi Kurnialam Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok mengaku yakin pasangan capres cawapres Prabowo-Gibran bisa memenangkan pemilu 2024 di Kota Depok. Kemenangan di Depok tidak hanya bualan, sambung dia, hal itu mengingat Prabowo pernah menang dengan 57 persen suara pada Pemilu 2019.

Wakil Ketua DPD PSI Depok, Icuk Pramana Putra mengatakan, bergabungnya Gibran menambah kepercayaan koalisi untuk memenangkan suara di Kota Depok. Pihaknya juga mengeklaim, aspirasi sebagian besar warga Depok menaruh harapan besar ke Prabowo seperti pada 2019.

Baca Juga

"Dengan bergabungnya Mas Gibran dan Pak Jokowi, walaupun nggak secara tersirat, saya sih percaya bahwa di tahun 2024 nanti, terlepas dari survei yang ada, memang kelihatannya mayoritas warga maunya Prabowo yang jadi presiden," jelas Icuk kepada Republika.co.id di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/12/2023).

Menurut Icuk, banyak warga Depok yang paham, sosok presiden bukan hanya dipilih dari banyaknya gagasan yang dimiliki, tapi juga kemampuan dalam menjalankan programnya. Dia menyebut, kemampuan itu yang dimiliki oleh Prabowo.

"Selama ini Prabowo lebih berjiwa besar dibandingkan yang lain. Orang kan bilang selalu dia mau punya gagasan apa? Perangnya perang gagasan, sementara bukan gagasan aja yang dimiliki pemimpin, tapi kemampuan dia untuk memastikan program-programnya jalan kan penting," kata Icuk.

"Seperti apa yang terjadi pada proposal undang-undang perampasan aset itu jadi bukti nyata, kalau misalnya presidennya bukan pemimpin partai presidennya bukan partai yang berkuasa atas partai-partai ini, akhirnya mereka jadi begitu nggak bisa nyetir kebijakan-kebijakan yang mau diambil dan akhirnya nggak jalan," ucap Icuk menambahkan.

Pada Pemilu 2019, KPU Kota Depok mencatat, pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 618.527 suara atau 57 persen dan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan raihan 464.472 suara atau 43 persen.

Senjata politik Pemkot Depok...

Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra menyebut, program berobat gratis dengan KTP yang belakangan digaungkan Pemkot Depok seakan hanya menjadi senjata politik saja. Program itu disorot setelah sebagian warga mengaku tetap membayar untuk berobat di puskesmas atau rumah sakit.

Menurut Icuk, program tersebut sebenarnya bukan hal baru, yaitu bantuan pemkot kepada warga kategori tidak mampu untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Hanya saja, sambung dia, program tersebut tidak disosialisasikan dengan lengkap sehingga muncul kegaduhan di masyarakat.

"Jangan sampai hal-hal sensitif, seperti masalah kesehatan, pangan itu kan gampang dikonsumsi sama masyarakat di bawah. Dan ini selalu dijadikan mainan, padahal dari dulu juga sebetulnya program itu sudah ada," jelas Icuk kepada Republika.co.id, Senin.

Dia menyebut, sosialisasi untuk program ini masih minim sehingga muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat. Seperti beberapa kasus warga yang langsung ke puskesmas mengharap berobat gratis tapi ternyata tetap dimintai uang, hingga salah satu anggota DPRD Depok yang mencoba berobat ke rumah sakit dengan modal KTP yang akhirnya ditolak.

"Harusnya program ini disosialisasikan sampai tingkat puskesmas. Puskesmas juga nggak ngasih tahu kalau misalnya ada program-program kayak gitu, Ibu dirujuk ya ke rumah sakit, kalau nggak ada uang bisa ada bantuan," kata Icuk.

"Padahal kan bisa tempel aja pengumuman (berobat gratis). Kalau ini kan enggak ada informasi, nggak ada apa. Jadi bahasanya jadi senjata politik," ujar Icuk menambahkan.

Dia berharap, pemimpin di Kota Depok untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama dalam hal-hal yang sensitif seperti isu kesehatan. Kesalahpahaman tentang program, terutama soal isu kesehatan bisa menciptakan konflik di tengah masyarakat.

"Jangan ngomong separo-separo sudah disebar ke media, seakan-akan udah paling oke nih program. Ternyata pas dilaksanain warga yang di bawah jadi kasihan. Udah capek-capek datang, katanya cuman butuh KTP, bagus kalau (pasien) nggak ngotot, kalau ngotot di rumah sakit kan kasihan. Jadi konfliknya di bawah antara rumah sakit sama warga," ucap Icuk.

 
Berita Terpopuler