Heboh Menu Makanan Anak Stunting di Depok, Jadi Teringat Keluhan Jokowi Juni Lalu

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Alkhaledi Kurnialam, Fauziah Mursid

Program pemberian makanan tambahan (PMT) anak stunting di Kota Depok, Jawa Barat sedang disorot karena sejumlah keluhan warga. Anggaran Rp 4,9 miliar untuk program ini, bahkan diketahui tidak secara penuh diterima anak karena dari Rp 18 ribu anggaran makan sehari, hanya Rp 10 ribu yang diterima bersih untuk dijadikan makanan.

Isu ini mencuat saat anggota DPRD Kota Depok mendapat keluhan dari kader posyandu hingga warga yang menilai makanan tidak senilai anggaran yang disediakan. Karena anggaran Rp 18 ribu sekali makan hanya mendapat otak-otak dan nasi kuah sup saja.

"Saat saya datang ke acara posyandu, kader-kader posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut. Hari kedua saat saya datang ke posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak-otak," kata Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari.

Keluhan juga dijelaskan seorang warga Bedahan, Kecamatan Sawangan. Warga yang mengunggah ceritanya di akun Instagram Depok24jam ini mengaku telah menyampaikan keluhannya kepada kader posyandu. Ia protes karena setelah lama menunggu, anaknya hanya diberi tiga potong nugget tanpa dijelaskan kandungan nutrisinya.

"Tidak ada air minum yang disediakan selama nunggu di situ. Kagetnya, pas makanan datang cuma tiga biji nugget di dalam toples," jelas warga yang tidak menyebutkan nama itu.

Dia bahkan mengaku dikeluarkan dari grup WA penerima PMT karena protes tersebut. Sehingga, anaknya tidak lagi mendapat bantuan makanan tambahan.

"Ini sebenarnya program apaan dan kenapa kita nunggu sampai selama itu sementara yang ditunggu cuma sekadar nugget tiga biji, kalo memang ini dari Dinkes kenapa kader-kader tidak menjelaskan kandungan gizi dari nugget yang tadi dibagi," ujar warga yang Republika.co.id sudah coba klarifikasi, tapi belum menanggapi hingga artikel ini ditulis.

Meski ada sejumlah keluhan, seorang warga RT 04/06, Kelurahan Tanah Baru, Ida mengaku tidak mempermasalahkan program ini. Ia menjelaskan, selama seminggu PMT, anaknya bisa naik berat badan hingga 5 ons.

"Anak saya umur 35 bulan, kemarin naik dari 9,1 kilogram waktu ditimbang sudah 9,6 kilogram," katanya.

Ida yang memiliki anak berstatus gizi kurang ini mengatakan bahwa putranya memang sulit makan. Namun anaknya mudah dibujuk untuk makan makanan PMT.

"Alhamdulillah naik lima ons seminggu. Semoga bisa naik terus," ujar Ida.

Menanggapi banyaknya keluhan soal menu, Kadinkes Depok Mary Liziawati mengakui adanya kesalahan saat PMT hari pertama, tapi hanya di Kecamatan Tapos. Kesalahan terjadi karena adanya kader dan penyedia makanan yang belum tersosialisasi dengan baik terkait program ini.

Kasus di Tapos, kata Mary, penyedia makanan malah memberikan makanan lengkap di jadwal pemberian makanan kudapan. Ada juga masalah menu yang tidak mengikuti standar yang telah diberikan dinas. Puskesmas disebutnya telah menyetop pembelian dari penyedia tersebut.

Mary mengatakan, polemik PMT di Depok terjadi karena masih adanya warga yang belum tersosialisasikan dengan baik terkait jadwal menu. Ada yang kecewa diberi makanan hanya berupa nugget atau otak-otak karena tidak tahu bahwa program ini terdiri dari dua menu, yaitu makanan kudapan dan menu lengkap.

"Kami sampaikan bahwa program ini berupa enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap. Ini yang terus kita informasikan, jangan sampai ada salah persepsi," kata Mary.

Dia meyakinkan, menu yang diberikan, seperti nugget, otak-otak bernilai gizi tinggi. Makanan-makanan itu diklaimnya mengandung protein yang dibutuhkan untuk anak stunting atau gizi kurang.

"Kudapan itu nilai gizinya sangat tinggi, karena mengandung dua sumber protein hewani yang berbeda. Bisa telur dan ayam, bisa daging dengan telur, bisa ikan dengan telur. Jadi kelihatannya kecil, tapi ternyata kandungan gizinya sangat tinggi," tuturnya.

Anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman meminta program ini untuk disetop sementara sekitar satu hingga dua hari. Jeda itu disebutnya perlu untuk edukasi kepada masyarakat.

Ikra mengatakan, Dinkes Depok harus membenahi masalah sosialisasi dan edukasi program. Karena tujuan dari program ini disebutnya bukan tentang bagi-bagi makanan, tapi tentang memberi edukasi cara memberi makanan bergizi agar ke depannya ada perubahan.

 "Warga nggak tahu bahwa nugget itu ada keju, ayam dan sebagainya karena emang nggak dijelasin. Padahal bukan makanan yang penting di program ini, Rp 4,9 miliar bukan makanannya yang utama, tapi pengetahuan tentang makanan yang bergizi ini. Bahwa seperti tempe keju itu begini cara bikinnya," katanya. 

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak mengurangi anggaran makanan untuk penurunan angka stunting. Wapres viralnya program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mengentaskan stunting Dinas Kesehatan, Depok, Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai anggaran.

Kiai Ma'ruf pun menekankan kepada tiap-tiap kepala daerah untuk menjalankan  prosedur operasi standar atau SOP penanganan stunting yang ada, termasuk agar tidak ada pengurangan anggaran per paket menu.

“Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu (kualitas menu tidak bagus) akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan, supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan (anggaran) itu,” ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, saat ini pemerintah fokus untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Karenanya, pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.

"Kita sudah ada anggarannya untuk dan juga sudah ada korlap lapangannya yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, Wapres mengaku sering memantau pelaksanaan program stunting di daerah tersebut. Ia menyampaikan, berdasarkan pantauannya, makanan yang disajikan sudah cukup bagus.

Karena itu, terkait laporan adanya anggaran makanan stunting tidak sesuai, Wapres akan meminta kejelasan atas temuan tersebut.

"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah,”  ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia,  Wapres menyebutkan bahwa dirinya sering memantau pelaksanaan program stunting di daerah tersebut. Ia pun melihat, makanan yang disajikan sudah cukup bagus.

Fenomena bermasalahnya implementasi program pengentasan stunting di daerah seperti di Depok, mengingatkan kita akan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni lalu. Saat itu, Jokowi mengaku kesal mengetahui anggaran daerah yang digunakan untuk berbagai program prioritas justru tidak digunakan secara optimal.

Ia pun menyebut telah mengecek salah satu anggaran di suatu daerah untuk program penurunan angka stunting. Dari total dana Rp 10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp 2 miliar yang dimanfaatkan secara konkret. Sedangkan Rp 8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.

“Contoh, ada anggaran stunting Rp 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detail, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3  miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi, dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Karena itu, Jokowi menegaskan agar cara penganggaran seperti itu harus diubah. Seharusnya, kata dia, sebanyak Rp 8 miliar dari Rp 10 miliar yang dianggarkan digunakan langsung untuk pengadaan makanan sehat bagi masyarakat.