Pemerintah Usul Biaya Haji 2024 Lebih Tinggi, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief menjelaskan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 yang disampaikan pemerintah ke DPR RI lebih tinggi dibandingkan biaya haji 2023.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab, antara lain kenaikan kurs baik dolar maupun riyal dan penambahan layanan.

"Biaya haji 2023 disepakati dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp 15.150 dan 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.040. Sementara, Usulan Biaya Haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp 16 ribu dan 1 Arab Saudi sebesar Rp 4.266," kata Hilman melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Selasa (14/11/2023).

Hilman mengatakan, kalau dicek nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah per hari ini sudah di angka Rp 15.700-an. Dalam usulan BPIH, Kemenag gunakan asumsi Rp 16 ribu karena kurs memang sifatnya sangat fluktuatif. Ini yang dalam skema panitia kerja (panja) akan dibahas bersama dengan ahli keuangan untuk menentukan kurs yang paling tepat pada asumsi berapa.

Ia menjelaskan, selisih kurs ini berdampak pada kenaikan biaya layanan yang bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, layanan yang harganya tetap atau sama dengan tahun 2023. Kenaikan dalam usulan BPIH 2024 terjadi karena adanya selisih kurs.

“Misalnya, transportasi bus sholawat. Kami mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus salawat tahun ini sama dengan 2023, sebesar 146 riyal. Tapi asumsi nilai kursnya berbeda, sehingga ada kenaikan dalam usulan," ujar Hilman.

Kedua, layanan yang harganya memang naik dibanding tahun lalu. Kenaikan usulan terjadi karena kenaikan harga dan selisih kurs. Misal, akomodasi di Madinah dan Makkah.

Pada 2023, sewa hotel di Madinah...

"Pada 2023, sewa hotel di Madinah rata-rata 1.373 riyal Arab Saudi, tahun ini kita usulkan 1.454 riyal Arab Saudi. Demikian juga di Makkah, ada kenaikan usulan dari tahun sebelumnya," ujar Hilman.

Hilman mengatakan, yang ketiga, layanan yang harganya naik dan volumenya bertambah. Kenaikan usulan terjadi karena selisih harga, selisih volume, dan juga selisih kurs. Contohnya konsumsi di Makkah, tahun lalu disepakati dengan Komisi VIII DPR hanya 44 kali makan, meski pada akhirnya bisa disesuaikan menjadi 66 kali makan.

“Tahun ini kami usulkan layanan konsumsi di Makkah menjadi 84 kali makan, dengan perincian tiga kali makan selama 28 hari. Sehingga ada selisih volume. Harga konsumsi per satu kali makan pada tahun lalu dibanding tahun ini juga naik. Kenaikan bertambah seiring adanya perbedaan kurs," kata Hilman.

Hilman menegaskan usulan BPIH 2024 masih akan dibahas bersama panja yang beranggotakan pemerintah dan DPR. Panja akan melakukan serangkaian rapat, termasuk rapat membahas asumsi kurs yang paling ideal. Panja juga akan melakukan pengecekan harga layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.  

Ada sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, yaitu biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna), perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH.

Hilman memperkirakan proses pembahasan di panja BPIH ini akan berjalan sekitar satu atau dua bulan. Jadi berapa biaya haji 2024, masih menunggu hasil kerja panja yang akan dibawa ke Rapat Kerja Komisi VIII DPR. Nantinya akan disepakati juga berapa biaya yang harus dibayar jamaah haji dan berapa yang bersumber dari nilai manfaat.

"Tahun lalu, jamaah membayar rata-rata sebesar Rp 49.812.700. Berapa yang dibayar tahun ini, semoga pemerintah dan DPR bisa merumuskan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia," kata Hilman.