Di Bawah Langit Merah Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk setelah digempur Israel tanpa henti selama tiga pekan terakhir. Penduduk Gaza yang jumlahnya lebih dari 2 juta tak hanya dikepung tetapi menjadi mangsa pengeboman.

“Gaza sekarang adalah neraka dunia,” ujar Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour ketika berbicara di sesi darurat Dewan Keamanan PBB membahas situasi di Palestina, Senin (30/10/2023), dikutip laman Anadolu Agency.

Dia menyampaikan, sejak Israel mulai melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, lebih dari 8.000 warga Gaza terbunuh. Lebih dari 3.000 korban jiwa berada di wilayah selatan. Padahal Israel memerintahkan penduduk Gaza mengungsi ke selatan jika enggan terdampak serangan.

“Angka mengejutkan ini terus meningkat setiap menitnya karena tindakan yang tertunda untuk menghentikan serangan gencar terhadap rakyat kami,” ujar Mansour.

Mansour mengungkapkan, saat ini separuh rumah hunian yang berada di Gaza telah rusak atau hancur akibat serangan Israel. Lebih dari 1,4 juta orang terpaksa mengungsi. Dia mengatakan, karena tak memiliki tempat tinggal, warga Gaza terpaksa tidur di mobil dan di jalanan.

Meski sudah dalam kondisi terkatung-katung dan tak berdaya, warga Gaza tak serta merta lepas dari bahaya. Menurut Mansour, tak ada tempat aman bagi penduduk di Gaza saat ini. “(Mereka) masih dibunuh ke mana pun mereka pergi,” ucapnya.

Mansour mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak. Sebab warga Gaza menghadapi kematian setiap hari dan setiap malam. “Selamatkan mereka. Anggaplah mereka sebagai manusia,” ujarnya.

Israel masih terus melancarkan serangannya ke Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, hingga Senin lalu, jumlah warga Gaza terbunuh akibat agresi Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu telah mencapai sedikitnya 8.260 jiwa. Sementara korban luka melebihi 21 ribu orang.

Resolusi PBB Gagal Empat Kali

Pada 25 Oktober 2023 lalu, Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi terkait konflik Israel-Palestina. Dua rancangan resolusi yang diajukan secara terpisah oleh Rusia dan Amerika Serikat (AS) sama-sama gagal disahkan akibat diveto.

Pada rancangan resolusi AS, di dalamnya menuntut jeda kemanusiaan di Jalur Gaza. Namun draf resolusi itu turut mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Resolusi usulan AS juga menyerukan Hamas membebaskan seluruh warga Israel dan warga asing lainnya yang mereka sandera di Gaza tanpa syarat apa pun.

Rancangan resolusi AS memperoleh 10 suara mendukung. Namun Rusia, Cina, dan Uni Emirat Arab (UEA) menentangnya. Moskow dan Beijing diketahui merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyayangkan keputusan Rusia dan Cina memveto rancangan resolusi terkait Israel-Palestina yang diajukan negaranya. Dia menilai resolusi tersebut kuat dan seimbang. “Itu adalah hasil konsultasi dengan para anggota Dewan (Keamanan) ini. Kami mendengarkan Anda semua. Kami memasukkan masukan,” ucapnya.

Rancangan resolusi yang diajukan Rusia juga berisi tentang tuntutan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Namun resolusi tersebut turut ditolak dengan komposisi empat negara mendukung, dua menentang, dan sembilan lainnya abstain. AS dan Inggris adalah dua negara yang menolak rancangan resolusi Rusia.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, negaranya menyesalkan Dewan Keamanan tidak dapat menggunakan kesempatan lainnya untuk merespons krisis yang belum terjadi sebelumnya di Timur Tengah. Sebelumnya pemungutan suara 25 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB sudah dua kali gagal mengadopsi rancangan resolusi untuk merespons situasi di Jalur Gaza.

Pada 16 Oktober 2023 lalu, resolusi rancangan Rusia yang berisi seruan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Hamas dan Israel gagal disahkan di Dewan Keamanan PBB. Rancangan resolusi tersebut memperoleh lima suara setuju, empat menentang, dan enam lainnya abstain. AS termasuk di antara negara yang menentang.

Selain Rusia, Brasil juga mengajukan rancangan resolusi serupa. Namun rancangan resolusi tersebut juga gagal diadopsi pada 18 Oktober 2023 lalu akibat diveto AS. Sejak pecahnya pertempuran pada 7 Oktober 2023 lalu, Washington telah berulang kali menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri ketika diserang. Namun sejumlah negara dan lembaga internasional menilai, apa yang dilancarkan Israel ke Jalur Gaza telah melampaui aksi pembelaan diri. Hal itu mengingat banyaknya korban dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit serta tempat ibadah yang terimbas serangan Israel.