Senjata Bukan Solusi, Ini Strategi KSAD Baru Jenderal Agus Tuntaskan Masalah Papua
Penanganan konflik di Papua selama 62 tahun belum juga selesai.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut perlunya konsep kolaborasi antara aparat keamanan dengan kementerian dan lembaga dalam peningkatan kesejahteraan dan penanganan keamanan Papua. Penyelesaian masalah Papua dengan senjata tak tuntaskan persoalan.
“Harus ada konsep, yang konsepnya tidak hanya TNI dan Polri untuk menyelesaikan, itu harus kolaborasi dengan kementerian/lembaga,” kata Kasad Agus usai pelantikan dirinya oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Agus mengatakan penanganan Papua selama 62 tahun belum juga selesai, dan dia menilai diperlukan pendekatan kesejahteraan selain pendekatan keamanan di wilayah itu. “Di sana kalau hanya menggunakan senjata itu tidak akan selesai. Mungkin kesejahteraannya juga akan kita tingkatkan, tetapi keamanannya juga tetap terjaga,” kata dia.
Agus Subiyanto dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun.
Agus merupakan putra daerah asal Cimahi, tepatnya dari Baros, Cimahi Tengah, Jawa Barat. Dia lahir pada 5 Agustus 1967 dari lingkungan keluarga tentara mengingat ayahnya merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir sersan kepala.
Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 yang meniti kariernya sebagai seorang perwira pertama di lingkungan Korps Baret Merah (Kopassus).
Dia pernah bertugas sebagai Kepala Seksi (Kasi) Operasi Sektor A Grup 3/Pusdikpassus (Pusat Pendidikan Pasukan Khusus) di Timor-Timor, kemudian Komandan Batalyon (Danyon) 22/Manggala Yudha Grup 2 Kopassus/Sandi Yudha yang bermarkas di Kartasura, Jawa Tengah, dan Kepala Penerangan (Kapen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Dalam rentang waktu selama kurang lebih 18 tahun, Agus mulai mengisi jabatan-jabatan strategis, antara lain Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta (2009–2011). Dalam rentang waktu itu, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.