Prancis akan Kirim Peralatan Militer ke Armenia

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna mengatakan, Paris setuju untuk mengirimkan peralatan militer ke Armenia. Colonna melakukan perjalanan ke Armenia setelah pasukan Azerbaijan bulan lalu melakukan operasi di wilayah Nagorno-Karabakh.

“Prancis telah memberikan persetujuannya terhadap penyelesaian kontrak masa depan dengan Armenia yang akan memungkinkan pengiriman peralatan militer ke Armenia sehingga dapat menjamin pertahanannya,” kata Colonna, dilaporkan Al Arabiya, Rabu (4/10/2023).

Colonna menolak memberikan rincian atas pengiriman peralatan militer ke Armenia. “Saya tidak bisa memberikan banyak detail.  Jika saya harus melangkah lebih jauh, ketahuilah bahwa ada hal-hal yang telah disepakati antara Armenia dan Prancis dan sedang dalam proses,” kata Colonna.

Prancis memiliki diaspora Armenia yang besar. Secara tradisional Prancis membantu menengahi sengketa wilayah yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara Armenia dan Azerbaijan mengenai wilayah Nagorno-Karabakh.

Pasukan Azerbaijan menguasai Nagorno-Karabakh, sebuah daerah kantong di wilayahnya yang dihuni oleh etnis Armenia, dalam operasi kilat bulan lalu. Operasi militer ini memicu eksodus lebih dari 100.000 warga Armenia dalam waktu kurang dari seminggu. Armenia menuduh Azerbaijan melakukan pembersihan etnis. Namun tuduhan ini dibantah oleh Azerbaijan.

Azerbaijan menegaskan, orang-orang Armenia di  Nagorno-Karabkah dipersilakan untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Azerbaijan juga menegaskan tidak berniat menyerang Armenia.

Pejabat senior Uni Eropa mengutuk tindakan Azerbaijan. Namun sejauh ini Uni Eropa hanya mengambil sedikit tindakan nyata dalam menanggapi krisis tersebut, selain mengalokasikan bantuan kemanusiaan.

Para diplomat mengatakan, anggota Uni Eropa sedang berjuang untuk menemukan konsensus.  Beberapa negara, seperti Perancis dan Belanda, ingin setidaknya mempertimbangkan tindakan keras. Sementara negara lain seperti Hongaria dan Rumania enggan menggunakan kekerasan.

Upaya Uni Eropa untuk mendapatkan respons menjadi rumit karena mereka bergantung pada minyak dan gas Azerbaijan. Uni Eropa mengalihkan impor energi dari Rusia ke Azerbaijan akibat perang Moskow di Ukraina.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengunjungi Azerbaijan tahun lalu untuk menandatangani nota kesepahaman di bidang energi. Von der Leyen menyatakan, Azerbaijan sebagai mitra penting Uni Eropa.

Rusia Kritik Langkah Armenia Gabung Mahkamah Pidana Internasional

Rusia mengkritik langkah Armenia meratifikasi Statuta Roma yang menjadikannya pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada Maret lalu, ICC diketahui menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Kami meragukan, dan kami telah memendam keraguan mengenai hal ini sejak awal, bahwa langkah Armenia untuk bergabung dengan ICC Statuta Roma adalah keputusan yang tepat dalam kaitannya dengan hubungan bilateral. Kami masih percaya bahwa ini adalah keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan baik,” kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada awak media, Selasa (3/10/2023), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Peskov mengungkapkan, Armenia adalah negara sahabat dan mitra Rusia. Dia yakin ikatan tersebut akan terus menghubungkan kedua negara. “Namun, kami sekarang tentu memiliki beberapa pertanyaan tambahan yang harus kami sampaikan kepada kepemimpinan Armenia saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu telah dikirim ke Armenia sebelumnya," ucapnya.

Pada Selasa lalu, parlemen Armenia menyepakati langkah untuk bergabung dengan ICC. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan Armenia agar tidak melakukan pemungutan suara untuk meratifikasi Statuta Roma. Peringatan itu disampaikan menyusul diterbitkannya surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin oleh ICC.