Zelenskyy Diprotes, Siapa yang Menentukan Pihak yang Berhak Pidato di Majelis Umum PBB?

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menggelar United Nation General Assembly (UNGA) atau Majelis Umum PBB ke-78, mulai 18 hingga 26 September 2023 di New York, AS. Berbagai pemimpin dunia dan perwakilan negara, serta tokoh lembaga dunia memberikan pidatonya di panggung podium aula Majelis Umum PBB itu.

Tentu tidak sembarang mereka yang hadir dan diundang untuk berbicara di panggung podium aula Majelis Umum PBB tersebut. Siapa yang memutuskan orang yang diizinkan masuk, dan diperbolehkan berbicara di Majelis Umum PBB, mereka adalah Komite Kredensial PBB. 

Komite Kredensial ditunjuk pada awal setiap sesi reguler Majelis Umum. Komite ini terdiri atas sembilan anggota yang ditunjuk oleh Majelis Umum atas usulan Presiden. Komite melapor kepada Majelis Umum mengenai kredensial para perwakilan.

Namun, ketika menyangkut negara-negara yang dilanda perpecahan politik atau kudeta, badan beranggotakan sembilan orang ini merupakan penjaga gerbang menuju panggung dunia pada pertemuan tahunan Majelis Umum PBB. Komite Kredensial adalah formalitas bagi pemerintah yang diakui secara universal. 

Namun, para pemimpin negara dari faksi-faksi di negara-negara yang terpecah belah mengetahui bahwa keputusan komite ini dapat menahan atau memberikan legitimasi yang sangat mereka inginkan - terutama ketika klaim mereka tidak selalu menjadi yang terkuat.

Jadi, bagaimana komite memutuskan siapa yang berbicara untuk negara-negara anggota?

Cara kerja Komite Kredensial tidak banyak mendapat sorotan hingga baru-baru ini - ketika Taliban dan junta militer Myanmar berusaha untuk masuk - dan tetap menjadi "materi yang mengelirukan", kata Richard Gowan, direktur PBB untuk International Crisis Group.

Presiden Majelis Umum mengusulkan para anggota pada awal setiap sesi sepanjang tahun. Rusia, Cina, dan AS telah menduduki kursi komite sejak didirikan pada tahun 1947. Enam kursi lainnya bergilir, dan anggota yang baru terpilih kali ini adalah Andorra, Grenada, Nigeria, Kepulauan Solomon, Suriname, dan Togo.

Komite ini bertemu beberapa kali dalam setahun secara tertutup, mengeluarkan rekomendasi dalam sebuah laporan yang hampir tidak menjelaskan tentang jangka waktu evaluasi atau diskusi mereka. Laporan tahun lalu hanya terdiri dari tiga halaman. Majelis Umum jarang membahas atau memperdebatkan laporan tersebut sebelum menyetujuinya.

"Saya rasa semua orang menganggap Komite Kredensial sebagai sebuah misteri. Komite ini merupakan salah satu badan PBB yang paling tidak transparan," ujar Gowan melalui telepon. "Sampai batas tertentu, semua orang menerima hal ini, karena fakta bahwa badan ini tidak transparan memungkinkannya untuk memalsukan keputusan tertentu dan menendang keputusan-keputusan yang sulit."

Pihak berwenang yang bersengketa dapat mengajukan....

Bagaimana jika terjadi perselisihan mengenai perwakilan?

Pihak berwenang yang bersengketa dapat mengajukan dokumen untuk mencoba memberikan kredensial kepada calon perwakilan mereka sendiri di PBB. Kriteria komite untuk merekomendasikan pemberian atau penolakan masuk PBB masih menjadi bahan spekulasi.

Yang paling utama di antara mereka tampaknya adalah kontrol wilayah yang efektif, meskipun itu mungkin tidak cukup. Hal ini merujuk sebuah artikel di American Society of International Law yang ditulis oleh Catherine Amirfar, mantan presiden asosiasi tersebut, dan dua rekan dari firma hukumnya, Debevoise & Plimpton.

"Sulit untuk menyaring aturan atau prinsip-prinsip mengenai penentuan perwakilan dari rekomendasi Komite Kredensial," tulis mereka. "Komite tampaknya menerapkan anggapan kesinambungan dari sesi sebelumnya..

"Sementara majelis perlu memperhitungkan faktor-faktor seperti legitimasi demokrasi dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Apapun faktor yang dianggap relevan oleh Komite, sifat dari kriteria yang dipertimbangkan tentu saja menyisakan ruang untuk pertimbangan politik."

Meskipun tidak ada negara yang secara diplomatik mengakui keabsahan Taliban, kelompok ini ternyata telah memegang kekuasaan di seluruh Afghanistan. Junta Myanmar juga menguasai negara tersebut. Namun kedua negara tersebut tidak memiliki perwakilan di Majelis Umum pada tahun 2021 dan 2022.

Pada bulan Desember, setelah sekali lagi menerima pengajuan yang saling bersaing, Komite Kredensial mengeluarkan laporannya. Komite ini menunda pengambilan keputusan terhadap kedua negara, sehingga Taliban dan junta masih belum diakui keabsahannya.

Komite ini juga menolak untuk mengeluarkan rekomendasi atas permintaan dua pihak yang memerintah dari Libya. Hal ini membuat kredensial berada di tangan pemerintahan yang diakui secara internasional yang berada di ibukota Tripoli. Dan bukan di tangan pemerintah saingannya di bagian timur, di mana banjir besar menewaskan ribuan orang pada awal bulan ini.

Ada beberapa negara lain yang kekuasaannya diperebutkan di dalam negeri, tetapi tidak dipersoalkan ketika berada di PBB. Berpidato di hadapan Majelis Umum pada hari Kamis adalah Jenderal Abdel-Fattah Burhan dari Sudan, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021.

Ia mengesampingkan gerakan pro-demokrasi yang berbasis luas dan selama lima bulan terakhir telah bertempur melawan jenderal saingannya yang sama otokratisnya untuk menguasai Sudan. Meskipun menguasai sebagian besar wilayah negara itu - bahkan di ibu kota, Khartoum - Pasukan Pendukung Cepat paramiliter tidak mengajukan permintaan untuk mendapatkan kredensial PBB.

Apakah ada perselisihan yang belum terselesaikan tahun ini?

Setelah kudeta pada bulan Juli lalu, masih ada dua kredensial yang bersaing diajukan untuk Niger - tetapi pada Kamis (21/9/2023) sore, Komite Kredensial belum menjadwalkan pertemuan, kata Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email.

Niger muncul dalam jadwal awal Sidang Umum awal bulan ini, tetapi tidak ada pembicara yang dijadwalkan untuk berbicara pada hari Kamis.

Sebelum kudeta, Bakary Yaou Sangaré adalah perwakilan Niger di PBB. Setelah itu, junta yang berkuasa mengangkatnya sebagai menteri luar negeri dan mengedarkan foto-fotonya kepada para jurnalis di aula Sidang Umum pada hari Senin, bersama dengan pernyataan yang menyatakan bahwa ia akan "menegaskan kembali kedaulatan negara."

Namun, PBB menerima surat dari menteri luar negeri pemerintah yang digulingkan "yang memberitahukan tentang berakhirnya fungsi Tuan Bakary sebagai Perwakilan Tetap Niger di PBB," dan Dujarric mengatakan pada hari Kamis bahwa Sangaré tidak lagi diizinkan masuk ke aula tempat tersebut.

"Tim ini, yang dipimpin oleh tentara, menikmati dukungan tanpa syarat dari rakyat dan kami akan menuntut pemerintah kami untuk bereaksi," kata Insa Garba Saidou, seorang aktivis lokal yang membantu para penguasa militer baru Niger dalam berkomunikasi, kepada The Associated Press.

Apa dampak dari perwakilan PBB di negara asal?

Sidang Umum PBB merupakan kesempatan setahun sekali untuk berpidato di hadapan para pemimpin dan media internasional. Kesempatan ini membahas isu-isu penting, serta mengungkap inisiatif-inisiatif besar. Berbicara di podium PBB memberikan prestise dan tingkat legitimasi tertentu di negara asal.

Juan Guaido, yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Venezuela pada tahun 2019 setelah pemilihan ulang Presiden Nicolas Maduro yang secara luas dianggap palsu pada tahun sebelumnya, pada awalnya diakui oleh puluhan negara, termasuk Amerika Serikat. 

Dia tidak pernah menyerahkan dokumen untuk berbicara di Majelis Umum, meskipun perwakilan dari pemerintahan paralelnya mengadakan pertemuan di sela-sela sidang.

Upaya AS untuk mengadvokasi pengalihan kredensial dari pemerintah Maduro ke pengakuan Guaido tidak membuahkan hasil, dan upaya Guaido untuk menggulingkan Maduro akhirnya gagal.

"Upaya AS itu gagal, dan saya pikir itu adalah satu langkah mundur bagi Guaido dalam upaya memposisikan dirinya sebagai presiden Venezuela yang sah," kata Gowan.

Rekomendasi komite ini dapat memiliki efek lanjutan: Artikel yang ditulis oleh Amirfar dan rekan-rekan penulisnya mencatat bahwa keengganan Komite Kredensial untuk mengambil keputusan mengenai Myanmar. 

Hal ini menciptakan kebingungan mengenai siapa - perwakilan dari junta atau pemerintah sebelumnya - yang akan mewakili negara tersebut di Mahkamah Internasional.

"Peran Komite Kredensial dan dampak dari rekomendasinya telah berkembang secara substansial sejak negara-negara anggota PBB pertama kali mengadopsi peraturan yang mengatur prosedurnya," tulis laporan tersebut. 

"Jauh dari fungsi kementerian aslinya ... Komite Kredensial telah muncul sebagai pemain kunci dalam pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tata kelola global."