Mungkinkah Robot Dijadikan Wajib Pajak?

“Robots will eventually do all our jobs, but we need to start planning to avert social collapse.” (Ryan Avent)

CEPAT atau lambat, era dunia tanpa kerja bakal tiba. Di era ini, jaminan dan perlindungan sosial bagi segenap warga negara harus mampu diwujudkan oleh negara. Bagaimana caranya?

Proses otomasi dan digitalisasi yang masif bakal menjadikan kian banyak orang di dunia ini tak lagi bekerja di masa depan. Sebagian besar pekerjaan, baik yang kantoran maupun lapangan, bakal dikerjakan oleh robot. Buntutnya, lebih banyak manusia yang akan leluasa berleha-leha dan menjadikan dunia tanpa kerja sama sekali bukan sesuatu yang mengada-ada atau isapan jempol belaka.

Di masa depan, mungkin saja masih ada segelintir orang yang tetap bekerja. Namun, agaknya mereka bukan bekerja untuk mencari upah atau mengejar-ngejar karir yang lebih tinggi, melainkan bekerja sebatas untuk aktualisasi diri dan eksistensi.

Pertanyaannya kemudian adalah: sudah siapkah bangsa ini menyongsong era dunia tanpa kerja? Skenario seperti apa yang harus disiapkan oleh para pengelola negara dalam menghadapi dunia tanpa kerja di masa depan? Termasuk strategi perpajakan seperti apa yang akan diimplementasikan di era dunia tanpa kerja nanti?

Sebagian kalangan memproyeksikan, akibat kemajuan di bidang teknologi, puluhan juta orang akan kehilangan pekerjaan konvensional di masa depan. Tentu saja, ini merupakan kabar buruk bagi banyak orang karena berarti segera hilangnya sumber penghasilan dari orang-orang yang pekerjaannya bakal direbut atau digantikan oleh robot.

Padahal, mereka harus tetap memiliki sumber penghasilan demi mencukupi paling tidak kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Sudah barang tentu, ini tidak boleh dibiarkan tanpa sama sekali ada solusi. Artinya, orang-orang boleh saja kehilangan pekerjaan mereka di masa depan, tetapi jangan sampai harus kehilangan sumber penghasilan.

Merujuk kepada World Development Report 2019, salah satu solusi dalam menghadapi era dunia tanpa kerja adalah dengan meningkatkan perlindungan sosial untuk memastikan cakupan yang universal dan perlindungan yang tidak hanya bergantung pada sistem kerja formal bagi semua warganegara. Artinya, bekerja atau tidak, warganegara harus dijamin kebutuhan dasarnya oleh pengelola negara.

Negara mesti benar-benar berfungsi sebagai agen distribusi kesejahteraan. Karenanya, di era dunia tanpa kerja nanti, negara dituntut untuk mampu mengatur dan mengelola alat-alat produksi serta semua sumber daya produksi yang ada serta dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan segenap warga negara.

Salah satu problem besar yang dihadapi pengelola negara di era dunia tanpa kerja nanti yaitu negara akan kehilangan sebagian pemasukannya dari pajak akibat banyaknya tenaga kerja yang digantikan oleh robot.

Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Kita tidak mungkin melarang robot. Maka, mau tidak mau, pajak robot mesti diimplementasikan. Artinya robot-robot yang menggantikan tenaga kerja manusia nanti mesti dijadikan sebagai wajib pajak.

Sejak Agustus 2017, Korea Selatan, misalnya, mulai memperkenalkan pajak robot ini -- meski belum sepenuhnya. Seperti kita ketahui, industri di Korea Selatan sudah mulai lebih banyak memperkerjakan robot, terutama di sektor industri manufaktur. Dan ini menyebakan peningkatan angka pengangguran cukup tinggi di sana (McGoogan, 2017).

Beberapa negara lain kini sudah mulai ancang-ancang dengan melakukan kajian untuk mengimplemetasikan pajak robot. Sejumlah kalangan penyokong pajak robot menyebut bahwa pajak robot dibutuhkan terutama demi kemaslahatan mereka yang lahan pekerjaannya dicaplok oleh robot.

Seperti disebutkan di muka, cepat atau lambat, era dunia tanpa kerja akan datang. Ini sama sekali bukan utopia. Di era ini, akan jauh lebih baik apabila membiarkan robot-robot terus bekerja dan sekaligus membayar pajak. Kita cukup berleha-leha saja menjalani kehidupan dengan menekuni hobi serta minat yang paling kita senangi. Adapun tugas pengelola negara yaitu menjamin kebutuhan dasar kita sepenuhnya, yang pendanaannya bersumber antara lain dari pajak robot.***

--