Nama Koalisi Perubahan tak Diubah, Frasa 'untuk Persatuan' Bakal Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Wahyu Suryana

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berpesan kepada Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali agar nama Koalisi Perubahan tidak diubah. Pesan itu kemudian disampaikan Ali dalam silaturahmi PKS-Nasdem-PKB di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

"Saya ingin menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Nasdem (Surya Paloh). Kemarin sebelum ke sini, saya sudah laporkan ke ketua umum bahwa hari ini saya bersama PKB dan Mas Anies akan bersilaturahmi ke PKS dan beliau menyampaikan rasa sukacita beliau," ujar Ali.

Surya Paloh, menurut Ali, menitipkan pesan agar sedapat mungkin anggota koalisi tetap mempertahankan nama Koalisi Perubahan. Adapun, Surya Paloh yang tak menghadiri pertemuan ketiga partai politik itu merasa senang kunjungan anggota koalisi ke DPP PKS, karena PKS tak menghadiri deklarasi pasangan bakal capres dan cawapres, Anies dan Cak Imin di Kota Surabaya pada Sabtu (2/9/2023).

PKS, yang merupakan anggota Koalisi Perubahan, sejauh ini baru menyetujui pencalonan Anies, tetapi untuk Cak Imin mereka masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro. Oleh karena itu, PKS tidak mengirimkan perwakilannya, baik dalam acara deklarasi maupun saat rapat perdana konsolidasi di Nasdem Tower, Rabu (6/9/2023).

"Jadi, tidak ada lagi embel-embelnya hanya Koalisi Perubahan. Ini masukan dari Ketua Umum Partai Nasdem," kata Ali.

Sebelumnya (11/9/2023), Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, bahwa PKB dan Partai Nasdem telah menyepakati nama koalisi pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Koalisi Perubahan.

"Itu (nama koalisi) sudah dibahas bersama Nasdem. 'Koalisi Perubahan' titik," kata Jazilul ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta.

Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta partai politik pengusung Anies-Muhaimin mengganti nama Koalisi Perubahan. Sebab, ia memandang bahwa tagline perubahan merupakan gagasan dari partainya. Diketahui, saat Demokrat masih di dalam barisan pendukung Anies, koalisinya bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, bahwa pihaknya mendambakan prinsip berpolitik yang baik. Bukan sikap yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, tanpa mempedulikan etika dan kesetaraan.

Pengalamannya di militer juga mengajarkan, memegang teguh nilai dan etika keperwiraan. Sebab dalam kondisi perang bukan hanya seolah tentang menang atau kalah, tetapi juga soal cara bagaimana memenangkan peperangan tersebut.

"Kami memiliki harapan besar hadirnya perubahan dan perbaikan, bukan perubahan biasa, tetapi perubahan besar dan fundamental yang berlandaskan pada nilai-nilai dan etika," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Kini, Partai Demokrat siap membuka ruang komunikasi dengan koalisi yang sudah ada saat ini. Komunikasi tersebut terlebih dahulu akan dibawa ke Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk diputuskan bersama sebelum menjadi keputusan resmi.

"Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik," ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

In Picture: Usai Pertemuan, Anies-Syaikhu-Muhaimin Gelar Konpers Bersama

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan kepastian Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan tidak akan terlalu berpengaruh dengan masuknya PKB. Najmuddin menghitung ketika Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), koalisi ini mengantongi 163 kursi atau 25,03 persen.

Lalu dengan keluarnya Demokrat dan PKB masuk, total kursi Koalisi Perubahan di DPR berjumlah 167 kursi atau 29,05 persen. "Masuknya PKB secara matematis kekuatan Koalisi Perubahan bertambah," kata Najmuddin, Sabtu (2/9/2023).

Najmuddin melihat keberanian Surya Paloh menjadikan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan sangat berani dan penuh perhitungan. Tujuan Bos Media Group itu kata dia, tak lain untuk memaksimalkan perolehan suara Anies di Jawa Timur, karena Muhaimin punya basis massa yang kuat dari kaum Nahdliyin.

Sedangkan sebelumnya, Anies sudah dianggap cukup kuat untuk merebut suara di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga kini dapat fokus memikirkan merebut sebagian suara dari Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kantong suara PDIP yang kali ini mencapreskan Ganjar Pranowo.

Najmuddin menambahkan sudah empat edisi pemilu dengan skema pemilihan langsung, penentuan pemenang pilpres berada di Pulau Jawa. Khususnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga, Najmuddin tidak heran melihat para pemangku kepentingan partai sangat memperhitungkan perolehan suara di Pulau Jawa.

"Menurut saya juga yang harus dikejar adalah pemilih milenial. Ini memerlukan strategi yang matang dan harus didukung dengan team yang solid, militansi dan ikhlas," ucap Najmuddin.