Pj Gubernur Jabar Tampung Sejumlah Aspirasi dari DPRD Kota Bogor

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Penjabat (Penjabat) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menerima berbagai aspirasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor. Aspirasi yang disampaikan dinilai baik, tapi soal dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan dilihat lebih lanjut.

Aspirasi itu disampaikan saat Bey melakukan kunjungan kerja, yang diterima jajaran DPRD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Senin (11/9/2023). Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, misalnya, menyoroti soal permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), khususnya terkait zonasi.

Dari persoalan yang muncul, Atang menyebut, adanya kebutuhan penambahan sekolah negeri di Kota Bogor seperti tingkat SMP dan SMA. Diharapkan Pemprov Jabar dapat mendukung pembangunan sekolah negeri baru itu melalui bantuan keuangan (bankeu) provinsi.

“Kami berharap ini bisa dibantu oleh Provinsi Jabar. Insya Allah Pak Wali (Wali Kota) akan menyiapkan lahannya dan kami di DPRD Kota Bogor akan membantu hal lainnya. Mudah-mudahan Kota Bogor ini ke depan akan terus bisa melahirkan para pemimpin terbaik karena pendidikan yang layak,” ujar Atang, Senin (11/9/2023).

Masukan lain yang disampaikan Atang terkait bantuan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia berharap Pemprov Jabar dapat menambah bantuan untuk cakupan peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan dukungan pemprov, diharapkan cakupan BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai seratus persen. “Memang kurang sedikit lagi yang belum. Kalau seandainya kemampuan APBD Jawa Barat, yang mencapai Rp 50 triliun, barangkali bisa membantu covering di Kota Bogor sampai seratus persen karena bantuan BPJS PBI ini sangat dibutuhkan oleh warga di Kota Bogor,” kata Atang.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menyampaikan aspirasi soal bantuan penanganan bencana untuk warga terdampak di Bogor Selatan. Tahun lalu, kata dia, banyak rumah warga yang rusak terdampak bencana longsor.

“Di Bogor Selatan banyak titik rawan bencana, bahkan tahun lalu pun terjadi longsor yang menyebabkan kerusakan sangat parah. Warga berharap Pemerintah Provinsi Jabar dapat menyalurkan bantuannya untuk penanganan dan pascabencana menggunakan APBD provinsi,” kata Dadang.

Aspirasi lain

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar juga menyampaikan aspirasi soal dukungan anggaran. Hal ini terkait pembangunan pelintasan tak sebidang di jalur kereta wilayah Kebon Pedes.

Menurut dia, pembangunan pelintasan tak sebidang itu sudah diwacanakan bertahun-tahun, sebagai upaya menekan potensi kecelakaan dan solusi kemacetan.

“Kajian sudah ada sejak lama, mau itu berbentuk underpass ataupun flyover. Nah, yang jadi kendala, kalau menggunakan APBD Kota Bogor, tentu tidak mampu. Maka dari itu, saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membantu pembangunan itu,” kata Karnain.

Sedangkan Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menyampaikan aspirasi mengenai dana hibah atau bantuan terhadap pesantren. Hal itu terkait dengan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. 

Menurut dia, bantuan dana belum terwujud. “Jadi, kami berharap ini bisa mendapatkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Ahmad.

Respons Pj Gubernur

Bey mengatakan, Kota Bogor merupakan kota pertama yang dikunjungi setelah dirinya dilantik sebagai pj gubernur Jabar. Ia mengaku senang karena mendapat banyak masukan positif. “Saya mendengar beberapa masukan dan saya rasa cukup baik,” ujarnya.

Soal aspirasi terkait infrastruktur pendidikan, Bey mengatakan, akan mendalami terlebih dahulu kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, kata dia, ada juga masukan serupa dari daerah lain. “Nanti kami lihat dulu karena semua kota kan juga ada permintaan yang sama. Nanti kita prioritaskan mana yang diutamakan,” kata dia.

Sementara ini, Bey menyebut, salah satu yang akan diprioritaskan terkait masalah transportasi publik di Kota Bogor. Isu lainnya yang menjadi perhatian disebut pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak agar dapat berjalan aman dan kondusif.