Surya Paloh: Selamat Tinggal Politik Cebong-Kampret

Deklarasi Anies-Cak Imin menimbulkan berbagai polemik dalam dunia perpolitikan. 

Antara/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) memberikan keterangan pers.
Rep: Eva Rianti Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan dan tantangan dalam perpolitikan di Indonesia saat memberi sambutan dalam acara deklarasi Anies-Cak Imin sebagai capres-cawapres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). Surya menyinggung tentang politik mengadu domba yang sudah semestinya ditanggalkan saat ini.

Baca Juga

“Hari ini kita katakan ‘selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret’, politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak sistem kebangsaan kita,” kata Surya melalui siaran langsung via Youtube, Sabtu (2/9/2023).

Sejalan dengan itu, Surya menyampaikan, bahwa atmosfer politik saat ini adalah nilai-nilai kebinekaan atau keberagaman yang menjadi kekuatan dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia.

“Dan tentunya, kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan pluralism di negeri kita. Kita cinta pada bangsa dan negeri ini dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu membangun negeri ini,” ungkapnya.

Diketahui, deklarasi Anies-Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres resmi diumumkan pada Sabtu (2/9/2023). Deklarasi itu menimbulkan berbagai polemik dalam dunia perpolitikan, mengingat sebelumnya Anies sempat disandingkan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya.

Sontak, Partai Demokrat yang mulanya bersama Partai Nasdem dan PKS berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akhirnya memilih hengkang. PKB sendiri -dimana Cak Imin sebagai ketua umumnya- juga keluar dari Koalisi Indonesia Maju (sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya/ KKIR). Koalisi itu mulanya antara Partai Gerindra dengan PKB, lalu bergabung Partai Golkar dan PAN. Dengan bergabungnya PKB ke KPP, peta perpolitikan untuk Pemilu Presiden pun berubah.

 

 
Berita Terpopuler