Muhaimin Jadi Cawapres Anies, Ini Respons Prabowo Subianto

Surya Paloh disebut secara sepihak menentukan pasangan Anies-Muhaimin.

Republika/Prayogi
Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbincang bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Golkar Institute, di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Golkar Institute mengundang Prabowo Subianto sebagai pembicara dengan tema Menjawab Tantangan Kepemimpinan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai dan singkat kabar yang menyebut bahwa Partai Nasdem meneken kerja sama dengan Partai Nasdem. Salah satu kesepakatannya adalah disepakatinya Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.

Baca Juga

"Ya inilah namanya demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana (pasangan Anies-Muhaimin) itu," ujar Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

"Tapi, itu demokrasi, kita bernegosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya," sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).

"Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Riefky lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," katanya menegaskan.

 

 

Partai Demokrat sudah mengonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keputusan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan lembaga tersebut.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.

 

 

 
Berita Terpopuler