Deretan Negara Eropa yang Melarang Atribut Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara-negara di Eropa telah bergulat dengan isu jilbab, termasuk burka dan niqab. Mereka berdebat tentang kebebasan beragama, kesetaraan perempuan, tradisi sekuler, dan bahkan ketakutan dengan terorisme.

Berikut adalah daftar negara Eropa yang melarang penggunaan atribut Islam, dilansir BBC:

Jerman

Pada 6 Desember 2016, Kanselir Angela Merkel mengatakan penggunaan cadar harus dilarang di Jerman. Komentarnya disampaikan pada pertemuan partai CDU. Keputusan ini muncul setelah rencana pelarangan burka atau cadar di gedung-gedung publik diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Thomas de Maiziere pada Agustus 2016.

Belum ada undang-undang nasional yang membatasi pemakaian cadar di Jerman sebelum adanya proposal ini.

Pada September 2003, Mahkamah Konstitusi federal memenangkan gugatan seorang guru yang ingin mengenakan jilbab ke sekolah.

Negara-negara bagian di Jerman dapat mengubah undang-undang mereka secara lokal jika mereka menginginkannya. Setidaknya setengah dari 16 negara bagian di Jerman melarang guru mengenakan jilbab.

Di negara bagian Hesse, larangan tersebut juga berlaku bagi pegawai negeri. Negara bagian Bavaria melarang penggunaan cadar di sekolah, tempat pemungutan suara, universitas, dan kantor pemerintah pada awal tahun 2017.

Austria

Koalisi yang berkuasa pada Januari 2017 sepakat untuk melarang cadar (niqab dan burka) di ruang publik seperti pengadilan dan sekolah. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Oktober tahun yang sama.  Pemerintah pada saat itu mengatakan sedang mempertimbangkan larangan mengenakan jilbab dan simbol keagamaan lainnya terhadap pegawai negeri.

Langkah-langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk melawan kebangkitan Partai Kebebasan sayap kanan, yang hampir memenangkan kursi presiden pada Desember 2016. Koalisi yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat sayap kiri dan Partai Rakyat Austria yang konservatif mengatakan, penggunaan cadar di depan umum menghalangi komunikasi terbuka yang menurut mereka merupakan hal mendasar bagi masyarakat.

Diperkirakan hanya 150 perempuan yang mengenakan niqab lengkap di Austria. Namun pejabat pariwisata menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut juga akan menghalangi pengunjung untuk mengunjungi negara-negara Teluk seperti yang akan diterapkan di resor ski, serta Ibu Kota Wina.

Spanyol

Meskipun tidak ada rencana untuk melarang penggunaan cadar secara nasional di Spanyol, pada 2010 Kota Barcelona mengumumkan larangan penggunaan cadar di beberapa ruang publik seperti kantor kota, pasar, dan perpustakaan.

Setidaknya dua kota kecil di Catalonia, wilayah timur laut yang mencakup Barcelona, ​​juga telah memberlakukan larangan serupa. Barcelona adalah kota besar pertama di Spanyol yang melarang cadar di gedung-gedung publik.

Dewan kota Barcelona mengatakan larangan tersebut menargetkan segala jenis penutup kepala yang menghalangi identifikasi, termasuk helm sepeda motor dan balaclava.

Namun larangan di Kota Lleida dibatalkan oleh Mahkamah Agung Spanyol pada bulan Februari 2013. Mahkamah memutuskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran kebebasan beragama. 

Britania Raya

Tidak ada larangan mengenai pakaian Islami di Inggris. Namun sekolah diizinkan untuk menentukan aturan berpakaian mereka sendiri setelah adanya arahan pada 2007 yang mengikuti beberapa kasus pengadilan tingkat tinggi.

Banyak kelompok Islam memandang larangan cadar sebagai diskriminasi terhadap umat Islam. Pada Januari 2010, Sekretaris Sekolah, Ed Balls mengatakan, Inggris tidak perlu mendikte bagaimana orang-orang harus berpakaian. Pernyataan Balls muncul setelah Partai Kemerdekaan Inggris menyerukan larangan cadar.

Pada September 2013, Menteri Dalam Negeri Jeremy Browne menyerukan debat nasional tentang cadar di tempat umum, seperti sekolah. Pada 2014 UK Independent Party (UKIP) menjadi yang pertama dalam pemilu Eropa di Inggris, dan memenangkan 24 kursi di Brussels.  

Mantan pemimpin UKIP Nigel Farage mengatakan, cadar adalah simbol dari semakin terpecahnya Inggris. Cadar menindas perempuan, dan berpotensi menjadi ancaman keamanan. Berdasarkan jajak pendapat YouGov pada Agustus 2016, sekitar 57 persen masyarakat Inggris mendukung larangan burka.

Denmark

Parlemen Denmark pada Mei 2018 menyetujui rancangan undang-undang yang akan menghukum siapa pun yang mengenakan cadar dengan denda. Hukuman denda ini akan meningkat sepuluh kali lipat jika seseorang tertangkap melanggar peraturan serupa kedua kalinya. Peraturan ini akan mulai berlaku pada Agustus 2018.

Sepuluh tahun sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan melarang hakim mengenakan jilbab dan simbol agama atau politik serupa  termasuk salib, kopiah Yahudi, dan sorban di ruang sidang. Parlemen Denmark menyetujui larangan niqab dan burka pada Mei 2018

Langkah ini dilakukan setelah adanya tekanan dari Partai Rakyat Denmark (DPP), yang terkenal dengan retorika anti-Muslim. DPP kemudian menyerukan agar larangan tersebut diperluas hingga mencakup guru dan tenaga medis.

Pada 2005, sebuah surat kabar Denmark menerbitkan kartun kontroversial menggambarkan Nabi Muhammad sebagai seorang pria berjanggut dengan bom di sorbannya. Gambar tersebut menuai protes terhadap Denmark di seluruh dunia Muslim.

Swiss

Pada akhir 2009, Menteri Kehakiman Swiss, Eveline Widmer-Schlumpf mengatakan, larangan cadar harus dipertimbangkan jika lebih banyak perempuan Muslim yang mulai memakainya. Dia menambahkan bahwa cadar membuatnya merasa tidak nyaman.

Pada bulan September 2013, sebanyak 65 persem pemilih di wilayah Ticino yang berbahasa Italia mendukung pelarangan cadar di tempat umum oleh kelompok mana pun. Ini adalah pertama kalinya 26 wilayah di Swiss memberlakukan larangan semacam itu. 

Bulgaria

Pada Oktober 2016, parlemen Bulgaria meloloskan rancangan undang-undang yang didukung oleh koalisi nasionalis untuk mendenda dan mengurangi tunjangan bagi perempuan yang menutup wajah mereka di depan umum.

Italia

Beberapa kota di Italia menerapkan larangan penggunaan cadar.  Kota Novara di wilayah barat laut adalah salah satu dari beberapa pemerintah daerah yang telah menerapkan peraturan untuk mencegah penggunaan cadar di masyarakat.

Di wilayah Lombardy, Italia, larangan burka disetujui pada Desember 2015 dan mulai berlaku pada Januari 2016. Pemerintah telah membahas perluasan undang-undang yang akan menerapkan hukuman bagi warga Muslim yang menutup wajah, namun hal ini belum ditegakkan secara nasional.

Pada 2004, politisi lokal di Italia utara menghidupkan kembali undang-undang ketertiban umum yang melarang penggunaan cadar. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan perempuan mengenakan burka. Beberapa wali kota dari Liga Utara yang anti-imigran juga melarang penggunaan pakaian renang Islami.