PLN akan Tambah Porsi Pembangkit EBT Hingga 20,9 GW

Tambahan porsi pembangkit EBT untuk mengejar target transisi energi.

Republika/Wihdan Hidayat
Panel surya (ilustrasi). PLN menambah kapasitas terpasang energi baru terbarukan sampai 20,9 Gigawatt (GW).
Rep: Intan Pratiwi Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga tahun 2030 mendatang akan menambah kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) sampai 20,9 gigawatt (GW). Selain itu, PLN juga melakukan berbagai langkah dekarbonisasi untuk mengejar target transisi energi.

Baca Juga

EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Warsono menjelaskan, PLN berkomitmen mendukung langkah pemerintah dalam transisi energi melalui peningkatan kapasitas pembangkit EBT dan penghentian pembangunan pembangkit yang berbasis fosil. Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, PLN akan menambah porsi pembangkit EBT hingga 20,9 gigawatt (GW).

Berbagai inisiatif juga sudah dilakukan PLN, mulai dari pembatalan pembangunan pembangkit batu bara sebesar 13,1 GW, pemberlakukan co-firing biomassa di 52 PLTU, program dedieselisasi pembangkit sebesar 1 GW, hingga memperluas ekosistem kendaraan listrik dengan membangun sekitar 600 charging station di berbagai daerah. 

"PLN menyusun strategi jangka pendek dan panjang yang disesuaikan dengan target dan kondisi. Kita sudah punya beberapa skenario. Yang jelas semua membutuhkan capex yang cukup besar," ujar Warsono dalam sebuah diskusi, Selasa (15/8/2023).

Dirinya menekankan pentingnya aspek pembiayaan agar transisi energi bisa berjalan lancar. Dalam hal ini, PLN terus membangun kemitraan dengan organiasi-organisasi global. Sehingga tiga aspek penting teknologi, pembiayaan dan keberlanjutan lingkungan dalam transisi energi bisa berjalan beriringan.

"Semua harus dihitung secara prudent. Transisi energi bisa dilakukan, tetapi langkah dan roadmap harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan dari sisi teknis maupun ekonomis. Dan dilakukan bersama-sama dengan seluruh pihak yang terkait," tutup Warsono.

 

 
Berita Terpopuler