Bertemu Jokowi di Istana, Surya Paloh: Suasana tidak Tegang, Ini Kawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023) siang WIB, dipenuhi suasana kekeluargaan. Dia menjelaskan, pertemuan itu terjadi atas undangan Jokowi.

Dia mengungkapkan, tak ada suasana tegang dalam pertemuannya dengan Jokowi yang berlangsung sekira satu jam tersebut. Surya juga menegaskan tak memposisikan diri sebagai lawan dalam pertemuan itu.

"Saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ini lawan, ini kawan. Siapa yang mendapatkan manfaat? Bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu," ujar Surya saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Menurut dia, merupakan tugas elite bangsa untuk mengedukasi masyarakat dengan politik yang sejuk. Pasalnya, perbedaan merupakan hal yang lumrah dan tak perlu menjadi alasan untuk saling memusuhi.

"Musuh kita itu kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, terus terang aja kita musuh kita kemunafikan itu. Kan ini (suasana politik yang tidak tegang) yang mau capai ke depan, nah ini peran kita bersama," ujar Surya.

Dia memandang, pertemuannya dengan Jokowi sebagai hal yang baik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tujuannya agar ke depan tak ada lagi suasana ketegangan, kekakuan, dan kegalauan dari para elite bangsa.

Termasuk menghargai pilihan politik masing-masing yang merupakan bagian dari demokrasi. Semakin semua pihak memahami hal tersebut, akan semakin baik pula perkembangan demokrasi di negara ini.

"Saya harus jujurlah mengatakan itu dan saya pikir ini yang bagus sekali, karena ini yang kita butuhkan. Suasana kita menghadapi Pemilu 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita, bagaimana kalau bisa semua para katakanlah elite bangsa ini, ada suasananya dengan menyambut itu tidak dengan ketegangan," ujar Surya.

Tak masalah menkominfo...

Surya Paloh sejak awal menegaskan, perombakan kabinet (reshuffle) merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Termasuk ketika Jokowi tak lagi menunjuk kader Nasdem sebagai menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) menggantikan Johnny G Plate. Adapun Jokowi menunjuk Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai menkominfo.

"Saya berulang kali mengatakan, itu hak prerogatifnya Presiden. Memang dia menggunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati, karena sesungguhnya itu memang benar," ujar Surya.

"Artinya Presiden bisa menentukan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau jalan terus, mau reshuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang memang konstitusi, bukan ngada-ngada," ucap Surya menambahkan.

Bahkan, kata dia, Jokowi sudah berkomunikasi dengannya sebelum pelantikan menteri dilakukan. Dia pun tak mempermasalahkan kursi Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju berkurang. Di samping itu, Surya juga menegaskan, Nasdem akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga masa kepemimpinannya berakhir.

Komitmen tersebut sudah dipegang pihaknya sejak pengusungan Jokowi pada 2014. "Partai ini bukan yang baru datang tiba-tiba mendukung Presiden Jokowi, kalian tahu itu semuanya. Dia saling berkepentingan, jadi kita katakan kita mau mendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya," ujar Surya.

Jokowi telah melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie dan Nezar Patria di Istana Negara. Menkominfo sebelumnya dijabat oleh Johnny G Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem. Jokowi mengungkap alasannya tak menunjuk kader dari Partai Nasdem untuk menggantikan Johnny yang tersandung kasus korupsi.

Menurut dia, penunjukan menteri dan wakil menteri dari kalangan nonpartai politik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur komunikasi di Tanah Air. "Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi singkat usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.