Hungaria Denda Toko Buku yang Jual Buku Bertema LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST – Toko buku terbesar kedua di Hungaria, Lira didenda karena menjual buku bertemakan LGBT. Manajemen toko buku ini, Jumat (14/7/2023) memutuskan untuk menempuh jalur hukum karena mendapatkan denda yang cukup besar. 

Pemerintah sehari sebelumnya menjatuhkan denda 12 juta forints atau 36 ribu dolar AS. Mereka menilai, Lira melanggar aturan dengan menjual novel grafis ‘’Heartstopper’’ karya penulis Inggris, Alice Oseman tanpa mengemasnya dalam plastik foil. 

Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban mendorong penerapan nilai-nilai Kristen dan meloloskan aturan pada 2021 yang berisi larangan memajang dan memprosikan homoseksualitas kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Kelompok-kelompok pembela HAM dan Uni Eropa mengkritik langkah Orban. Komunitas LGBT juga dilanda kekhawatiran. Kebijakan yang ia tempuh untuk memenuhi aspirasi pemilih konservatifnya saat ia meraih kemenangan keempatnya dalam pemilu tahun 2022.

Pemerintah menyatakan, penerapan hukum itu bertujuan melindungi anak-anak. Direktur Kreatif Lira yang juga penulis ternama, Krisztian Nyary menyatakan, denda tersebut tak sepadan. Hukum diterapkan dengan tidak jelas pertimbangannya. 

Karena itu, Lira meresponsnnya dengan langkah hukum. ‘’Ini sebuah resolusi mengenai denda yang tak bisa banding, ini hanya bisa dilawan, dengan cara apa, pengacara kami akan menentukan langkahnya. Kami akan menggunakan segala cara legal yang bisa ditempuh,’’ kata Nyary. 

Ia menjelaskan, sejumlah penerbit dengan sukarela mengemas buku yang mereka cetak demi mematuhi peraturan. Namun, tak jelas apakah cukup menempatkan buku yang terdampak aturan itu di bagian rak yang diperuntukkan bagi pembaca dewasa atau bagaimana. 

Menurut dia, hal lain yang masih diperdebatkan, apakah buku bertema LGBT untuk dewasa juga harus dikemas atau bisa dijual tanpa kemasan. ‘’Semua itu tidak jelas,’’ Nyary. Ini bukan pertama kalinya Pemerintah Hungaria menjatuhkan denda karena melanggara hukum yang sama. 

Kejadian terbaru menjelang pawai Pride di Budapest pada Sabtu (15/7/2023) ini. Terkait perayaan Pride, kedubes AS, Jerman, dan 36 kedubes lainnya mendesak Pemerintah Hungaria melindungi hak-hak LGBT dan menghapus aturan yang mendiskriminasi mereka. 

Dalam pernyataan bersama, kedubes dan 10 institusi budaya termasuk British Council, Estonian Institute, dan Institut Français menyatakan dukungan pada acara Pride yang akan diikuti ribuan orang dan berlangsung di Budapest.

Mereka menaruh perhatian pada aturan dan retorika politik termasuk di Hungaria yang bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, hukum HAM internasional, serta stigma terhadap komunitas LGBT.’’Kami menekankan pemerintah di manapun melindungi hak LGBT.’’

Komisi Eropa mengajukan anggotanya, Hungaria ke Court of Justice of the European Union terkait hukum yang ditetapkan pada 2021 yang dianggap Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebagai hal yang memalukan. 

Namun, Orban yang memimpin pemerintahan di Hungaria sejak 2010 menyatakan, hukum tersebut tujuannya melindungi anak-anak bukan menargetkan komunitas LGBT.