BSSN: Tidak Ada Negara yang Aman dari Serangan Siber
Namun, setiap negara pasti berusaha meminimalisir serangan siber, termasuk Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra menyatakan bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang aman dari ancaman serangan siber. Bahkan negara yang memiliki infrastruktur teknologi yang canggih pun tidak luput dari serangan siber. Namun setiap negara pasti memproteksi diri untuk meminimalisir serangan siber, termasuk Indonesia.
"Apakah negara kita aman dari serangan siber? Semua negara di dunia tidak aman dari serangan siber," ujar Ariandi dalam kegiatan dikusi bertajuk 'Waspada Kejahatan Siber Masyarakat Harus Bagaimana?' yang digelar Forum Wartawan Polri (FWP) Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/7).
Menurut Ariandi, serangan siber kerap menjadi acuan menghadirkan konflik horizontal pada sebuah negara. Dia memberikan contoh, peristiwa perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang sampai dengan detik ini masih berlangsung. Dalam perang tersebut kedua belah pihak mengutamakanserangan siber dengan menargetkan infrastruktur vital pada bagian informasi masyarakat.
"Perang Rusia, Ukraina itu bukan lagi perang konfensional. Sekarang serangannya dimulai dari serangan siber dilihat titik-titik infrastruktur informasi vital di Ukraina, Rusia itu di mana saja, apakah bisa disusupi ransomware apakah bisa disusupi malware dan lain-lain," kata Ariandi.
Lanjut Ariandi, serangan siber dapat membuat suatu negara blackout. Kemudian setelah blackout, terjadilah kerusuhan dan terjadi konflik horizontal. Setelah itu terjadi maka tingga melancarkan serangan yang bersifat fisik. Karena itu, kata Ariandi, pihaknya telah merumuskan sejumlah bupaya dalam meminimalisir adanya serangan siber yang mengancam keamanan negara Indonesia.
Kemudian, sambung Ariandi, untuk merumuskan sejumlah upaya dalam meminimalisir adanya serangan siber, pihaknya telah menggandeng sejumlah instansi. Artinya, kata dia, BSSN dapat melakukan keamanan siber di Republik jika berkoordinasi dengan semua kementerian lembaga, penyelenggara sistem elektronik.
“Kalau kita hand in hand untuk berpikir bahwa kalau memang mau serius mau membenahi keamanan siber di Indonesia maka gandengan tangan adalah kunci," kata Ariandi.