Buntut Pembakaran Alquran, Maroko Berani Tarik Dubes dari Swedia
Mereka yang ingin menjadi sekutu Turki di NATO tak boleh memiliki sifat Islamofobia.
REPUBLIKA.CO.ID, RABAT – Pemerintah Maroko memutuskan menarik duta besarnya dari Swedia. Lama penarikan dubes tersebut dilakukan dalam periode tak ditentukan. Langkah Maroko menyusul aksi perobekan dan pembakaran Alquran di depan masjid di Stockholm, Swedia, Rabu (28/6/2023).
Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Maroko memanggil charge d’affaires Swedia di Rabat pada hari yang sama. ‘’Kami menyampaikan kecaman keras atas serangan ini dan kami menolak aksi yang tak bisa diterima itu.’’
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam aksi massa pembakaran Alquran. Polisi Swedia mengizinkan aksi dengan dalih kebebasan berekspresi. ‘’Tak bisa diterima mengizinkan aksi anti-Islami dengan dalih kebebasan berekspresi’’ katanya sepertu dikutip CNN.
Direktur Komunikasi Pemerintah Turki Fahrettin Altun memperkuat pandangan Fidan melalui akun Twitternya. ‘’Kami sakit hati dan letih menghadapi Islamofobia dan kebencian terhadap agama kami di Eropa, khususnya Swedia.’’
Altun juga menyinggung soal proposal keanggotan Swedia di NATO.’’Mereka yang ingin menjadi sekutu kami di NATO, tak boleh menoleransi atau memiliki sifat merusak seperti Islamofobia dan membela teroris Xenofobia,’’ kata Altun.
Kasus pembakaran Alquran sebelumnya, menjadi alasan Turki untuk tetap menolak Swedia menjadi anggota NATO. Alasan lainnya, Swedia dianggap memberikan ruang bagi kelompok Kurdi di Swedia, yang dianggap Turki sebagai teroris.
Namun, NATO berupaya meyakinkan Turki untuk mempercepat ratifikasi proposal keanggotaan Swedia. Seorang pejabat Barat menuturkan, belum terlihat kepastian mereka bisa mewujudkannya sebelum pertemuan NATO di Vilnius, Lithuania, 11-12 Juli mendatang.
Baca Juga: Erdogan: Menghina Muslim Bukanlah Kebebasan Berekspresi
Bagi AS dan negara anggota lainnya, menyambut Swedia menjadi anggota baru dalam pertemuan mendatang menjadi prioritas. Pejabat tersebut mengungkapkan, pada hari-hari ini sejumlah pejabat negara NATO berusaha membujuk Turki segera menerima Swedia.
Akhir Maret lalu, Turki akhirnya memberikan persetujuan atas keanggotaan Finlandia. Pada Rabu, penasihat nasional Gedung Putih, Jake Sullivan berbicara Akif Cagatay Kilic, dengan juru bicara dan kepala penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Proposal keanggotan Swedia di NATO menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan itu. ‘’Sullivan menggarisbawahi pandangan AS bahwa Swedia mestinya menjadi bagian dari NATO sesegera mungkin,’’ demikian pernyataan Gedung Putih.
Pihak berwenang Swedia....
Izin aksi massa
Pihak berwenang Swedia memberikan izin aksi massa pembakaran Alquran di luar sebuah masjid di pusat kota Stockholm, Rabu (28/6/2023) waktu setempat. Langkah ini berpotensi membuat semakin sulit bagi Swedia menjadi anggota NATO.
Selama ini, Turki menolak meratifikasi proposal keanggotaan Swedia karena alasan isu pembakaran Alquran ini yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Alasan lainnya, Swedia dianggap Turki memberikan ruang bagi kelompok Kurdi bergerak di sana. Turki mengecap Kurdi teroris.
Aksi massa pembakaran Alquran itu bersamaan dengan perayaan Idul Adha. ‘’Keputusan mengizinkan protes dengan pembakaran Alquran ini untuk mengakomodasi kebebasan berpendapat. Aksi ini juga tak memiliki risiko ancaman keamanan,’’ ujar polisi Swedia.
Pihak berwenang memberikan izin aksi massa merujuk pada kondisi tertentu, termasuk larangan yang ditetapkan di Stockholm sejak 12 Juni. Saat itu, pemerintah menyatakan akan memberikan pemberitahuan lebih lanjut soal kebijakan tersebut.
Baca Juga: Indonesia Kecam Aksi Provokatif Pembakaran Alquran di Swedia
Juru bicara kepolisian Swedia, Helena Bostrom menyatakan polisi telah menyampaikan kebijakan itu. ‘’Namun, kebebasan berpendapat lebih dipilih dibandingkan bertindak melanggar pembatasan terkait aksi pembakaran Alquran,’’ katanya seperti dilansir CNN, Rabu (28/6/2023).
Surai izin yang diperoleh CNN menyatakan, risiko keamanan dan konsekuensi terkait pembakaran Alquran tak seperti kelihatannya. Izin ini memang berpotensi meningkatkan serangan teroris dan memiliki dampak dalam kebijakan luar negeri Swedia.
Bagaimanapun, jelas surat izin tersebut, persoalan keamanan menjadi dasar untuk menolak digelarnya aksi massa. Ancaman keamanan ini harus memiliki kaitan jelas dengan rencana aksi atau keadaan sekitar yang berkembang saat aksi massa.