Presiden Joko Widodo Beli Sapi Kurban di Daerah ini

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeli sapi untuk kurban pada Idul Adha 1444 Hijriah dari Suparno,seorang peternak di Dusun Cabeyan, Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

"Iya, dapat pesanan sapi kurban dari Pak Jokowi. Jenis Limosin," kata peternak berusia 53 tahun tersebut, di Karanganyar, Selasa.Ia mengatakan sapi tersebut memiliki berat 620 kg berusia 3,5 tahun.

Menurut dia, sapi tersebut sudah lulus uji verifikasi kesehatan yang dilakukan beberapa tahap oleh tim pengadaan sapi kurban dari Presiden Jokowi.Awalnya ia dihubungi oleh tim verifikasi sekitar 25 hari yang lalu. Usai lulus uji verifikasi, sapi akhirnya dibeli dengan harga Rp49,6 juta.

Dia mengaku senang akhirnya sapi peliharaannya dibeli oleh Presiden Jokowi. Apalagi, ia mengaku saat membeli sapi tersebut awalnya dalam kondisi kurus."Sapi ini dulu dibeli pada 5 Oktober 2021 dari Pasar Hewan Ponorogo, Jawa Timur. Saat dibeli kondisinya kecil, kurus, namun terus saya rawat mulai dari menjaga kondisi kandang hingga memastikan pakan yang diberikan," katanya.

Sementara itu, rencananya sapi tersebut akan dikirim ke Masjid Kauman Kragan, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar."Untuk tanggal pengiriman masih menunggu, nanti ada tim yang akan datang lagi," katanya pula.

Hewan kurban harus sehat

Lihat halaman berikutnya >>>

Penjualan hewan kurban baik di lapak maupun di tempat pemotongan hewan, harus mencantumkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). SKKH dari pihak terkait tersebut untuk mencegah penyebaran penularan virus Lumpy Skin Disease (LSD) dan lainnya.

“Kami minta setiap hewan kurban yang dijual dilengkapi dengan SKKH,” kata Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Lampung Kusnardi di Bandar Lampung, Selasa (20/6/2023).

Menjelang pemotongan hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1444 dan hari tasyrik, dia mengatakan instansi terkait melakukan sosialisasi secara masif, agar masyarakat, penjual, dan peternak hewan kurban dapat segera melengkapi SKKH sebelum dijual kepada konsumen.

Menurut dia, melengkapi hewan kurban baik sapi maupun kambing dengan SKKH sebelum penyembelihan setidaknya dapat meminimalisir penyebaran penyakit LSD, yang belangan masih merebak.

“Untuk itu, sosialisasi syarat hewan kurban tersebut sudah harus memiliki SKKH,” ujarnya.

Kepada Dinas Kesehatan Hewan masing-masing kabupaten/kota, dapat menurunkan tim ke lapangan untuk mengawasi penyebaran penyakit LSD baik ke lapak penjualan hewan kurban di pemukiman warga, maupun di tempat pemotongan hewan, dan juga di peternakan masyarakat.

Dinas Kesehatan Hewan kabupaten/kota di Lampung, ia berharap dapat menurunkan tim untuk mengawasi lalu lintas dan perdagangan hewan kurban dari berbagai tempat di Lampung maupun hewan dari luar Provinsi Lampung.

Beberapa lapak penjual hewan kurban yang sudah menjamur di pemukiman warga, masih belum mengetahui soal kelengkapan SKKH. Menurut pedagang, hewan kambing yang sudah berada di lapak tersebut didatangkan dari peternak yang sudah dijamin kesehatannya.

“Sudah jelas kambing-kambing yang kami jual ini sehat dan segar. Pembeli hanya memilih saja ukuran besar dan beratnya,” kata Iwan, penjual kambing di Kemiling, Bandar Lampung.

Sedangkan Nedi, peternak kambing di Jl Pinang, Kelurahan Sumber Agung, mengatakan, kambing yang dijual untuk hewan kurban sudah dijamin kesehatannya, karena sudah dipelihara dari tahun ke tahun.

“Kambing-kambing ini laku dijual memang untuk hewan kurban, jadi banyak yang membeli untuk kurban, karena pemeliharaannya sangat dijamin dari penyakit,” ujar Nedi.

Mengenai kelengkapan SKKH, dia mengatakan, belum mengetahui secara persis untuk mengurusnya. Menurut dia, terlalu repot jika harus mengurus surat tersebut ke kantor dinas, sementara pekerjaan lain banyak. “Kalau pemerintah datang kami persilahkan,” ujarnya.