Pengamat Nilai Wajar Rencana Tambahan Impor Beras Antisipasi El Nino

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah impor beras sebanyak 1 juta ton dari India sebagai antisipasi kekurangan beras imbas iklim El Nino yang akan melanda Indonesia tahun ini. Kementerian Perdagangan pun telah meneken kontrak dengan India untuk mengamankan pasokan tersebut. 

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai wajar langkah pemerintah. Pasalnya, sebaran sentra beras di Tanah Air tengah dihadapkan pada tantangan kekeringan. 

“Skema ini bagus sebagai antisipasi, walau penjelasan BMKG menyatakan masih netral, kalau melihat peta sebaran, daerah-daerah sentra produksi itu merah semua. Kita juga belum tahu seberapa besar dampaknya,” kata Khudori saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (20/6/2023). 

Khudori menuturkan, kebijakan penugasan importasi beras sebanyak 2 juta ton yang diberikan kepada Bulog sejak akhir tahun lalu, pun tidak mudah direalisasikan. Hal itu menandakan terdapat pengetatan produksi beras di sejumlah negara produsen lainnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton boleh jadi berkaitan langsung menjelang tahun politik. Pemerintah ingin agar situasi ketahanan pangan dalam negeri tetap terjaga sehingga tidak terjadi gejolak harga akibat kelangkaan pasokan. 

Namun, menurut dia, dalam situasi normal, pemerintah kerap gamang bila dihadapkan pada situasi krisis akibat pangan. Terlebih, komoditas beras punya andil yang besar dalam pemberantasan kemiskinan. 

“Garis kemiskinan ada makanan dan non makanan. Makanan berkontribusi sekitar 73 persen-74 persen dan dari keseluruhan itu beras dominan,” ujarnya. 

(Proyeksi produksi beras tahun ini diperkirakan mencapai....)

Adapun proyeksi produksi beras tahun ini diperkirakan mencapai 31,9 juta ton atau naik tipis dari tahun lalu sekitar 31,4 juta ton. Namun, akibat El Nino, target produksi di tahun ini bisa meleset imbas gagal panen akibat kekeringan. 

Khudori tak menampik, tambahan impor beras dapat memberikan dampak psikologis terhadap pasar maupun para petani. Namun, jika berdasarkan pada rencana pemerintah, di mana impor akan didatangkan bila memang dibutuhkan, semestinya tidak menjadi polemik. 

“Nah, yang kita tidak tahu, kontrak itu untuk berapa lama? Misal sampai tahun depan, pemerintah akan punya opsi untuk menimbang impor beras dieksekusi atau tidak dalam jangka waktu yang cukup panjang,” katanya. 

Hal yang terpenting, kata Khudori, setiap impor beras yang masuk tidak langsung digelontorkan ke pasar, tapi digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti operasi pasar maupun bantuan pangan.