OJK Jawa Barat Terima Seribu Lebih Pengaduan Selama Januari-Mei 2023
Dari seribuan pengaduan, 380 di antaranya berasal dari pengaduan sektor perbankan.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat telah menerima seribu lebih laporan atau pengaduan di sektor jasa keuangan dari konsumen di daerah itu. Sebanyak 1.094 pengaduan itu terdiri atas 380 pengaduan di sektor perbankan, 146 pengaduan sektor perusahaan pembiayaan, 36 pengaduan di sektor asuransi, 225 pengaduan Fintech P2P Lending dan 301 pengaduan lainnya.
Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Indarto Budiwitono menyebutkan dalam kurun waktu Januari hingga 31 Mei 2023, OJK Jawa Barat telah memberikan 7.761 layanan berupa 301 pemberian informasi seputar Sektor Jasa Keuangan (SJK), 6.372 pemberian sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dan 1.088 pengaduan SJK. OJK Jabar, lanjut dia, juga memberikan layanan informasi sebanyak 301 informasi di antaranya mengenai legalitas perusahaan dan restrukturisasi serta pemberian informasi melalui SLIK yang sampai dengan bulan Mei 2023 telah disampaikan sebanyak 6.372 informasi.
Sementara untuk menangani isu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara luring maupun daring melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
Dia mengatakan di Jawa Barat, hingga 31 Mei 2023, OJK KR2 telah melaksanakan 41 kegiatan edukasi yang menjangkau 5.593 peserta yang sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka. Edukasi dilaksanakan kepada pelajar /mahasiswa sebanyak 14 kali, 10 kali kepada santriwan/santriwati, dua kali kepada perempuan dan Ibu Rumah Tangga, satu kali kepada Guru, 4 kali kepada pelaku UMKM dan kepada masyarakat umum sebanyak 10 kali.
"Materi yang disampaikan mengenai pengenalan OJK dan Industri Jasa Keuangan juga termasuk materi mengenai waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal," kata dia, Senin (19/6/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan terkait perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di wilayah kerja OJK KR2 Jawa Barat telah terbentuk 16 TPAKD yaitu satu TPAKD Provinsi, sembilan TPAKD Kabupaten dan enam TPAKD Kota. Dengan beberapa program unggulan yaitu Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita), penerima manfaat program ini adalah pelaku UMKM, perempuan dan kelompok perempuan.
Total dari tahun 2018 hingga 2022 telah meluluskan 64.500 wisudawati dengan target pada tahun 2023 ini adalah menghasilkan 2.700 wisudawati.
(Terdapat realisasi penyaluran kredit BJB Mesra kepada....)
Dari sisi inklusi, terdapat realisasi penyaluran kredit BJB Mesra kepada Kelompok Sekoper Cinta tahun 2022 yaitu kepada 31 debitur dengan total kredit sebesar Rp 145 juta. Program Petani Milenial, yang bertujuan untuk mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi digital.
Dalam inaugurasi Petani Milenial 2022 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Mei 2023 Pemprov Jawa Barat memastikan jumlah petani milenial yang mengikuti inaugurasi sebanyak 4.095 Petani. Adapun penyaluran KUR petani milenial sebesar Rp98,2 miliar kepada 541 debitur.
Dalam rangka memperluas kerja sama dengan pemangku kepentingan pada 6 Juni 2023 OJK KR2 Jawa Barat melalui TPAKD Jawa Barat mengadakan pertemuan dengan International Labour Organization (ILO) untuk membahas program Promise Impact, dalam rangka mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil (UMK).
Kegiatan utama program Promise Impact adalah digitalisasi ekosistem rantai komoditas susu sapi perah di Pangalengan di Pangalengan Kabupaten Bandung dan Penguatan Core Banking System (CBS) untuk memfasilitasi transformasi digital beberapa BPR di Jawa Barat.
"Melalui program Promise Impact ini, diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan berkelanjutan UMKM dalam memperluas bisnis dan menciptakan peluang kerja, serta BPR dapat melakukan transformasi digital sehingga mampu meningkatkan daya saing dan menyediakan jasa keuangan digital yang sesuai bagi UMKM," kata dia.