Prabowo Melangkahi Jokowi?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menawarkan usulan perdamaian Rusia dan Ukraina menuai kontroversi. Proposal itu tidak hanya ditolak oleh Ukraina, tetapi ternyata belum dikonsultasikan ke Presiden Joko Widodo, sebagai panglima tertinggi RI.

Hal itu memunculkan pertanyaan apakah Prabowo melangkahi Jokowi? 

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri," ujar Jokowi usai pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Jokowi mengaku akan memanggil Prabowo terkait proposal tersebut. Ia akan meminta penjelasan menyangkut usualan itu.  "Hari ini atau besok akan saya undang, untuk minta penjelasan apa yang pak Menhan sampaikan," ujar Jokowi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi Retno ketika ditanya anggota DPR RI juga meminta agar menanyakan langsung usulan itu kepada Prabowo. Retno memberi sinyal tidak tahu-menahu soal usulan itu.  

"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Kemenlu pada Senin (5/6/2023) dikutip dari siaran Youtube resmi Komisi I DPR RI.

Kendati begitu, Retno menegaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut. Dia memaparkan terdapat empat poin soal posisi Indonesia, pertama yaitu penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

"Hal itu selalu kita hormati, dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," kata Retno.

Kedua, lanjut dia, posisi dan penegasan Indonesia selalu pada penghentian perang. Hal ini telah diulangi dan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kiev dan Moskow.

 "Poin ketiga, yang selalu kami sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ujar Retno.

Keempat atau poin terakhir yaitu mengenai bantuan kemanusiaan. Retno menekankan, bahwa Indonesia telah memberikan bantuan obat-obatan dan komitmen perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang. "Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," ujar Retno.

Usulan Prabowo

Dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu (3/6/2023), Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya, yakni segera dilakukan gencatan senjata di Ukraina.

Prabowo mengatakan, Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa. Peperangan ini, jelas dia, sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban.

“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan "Resolving Regional Tensions".

Langkah kedua, Prabowo meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. "Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ujar Prabowo.

Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. “Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” tegas Menhan.

Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta dialog sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia. Namun, ia menegaskan, Indonesia dalam posisi yang menentang agresi terhadap Ukraina.

“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia,” kata Prabowo menegaskan.

Menurut catatan Republika.co.id, sejumlah langkah ini tidak termasuk seperti disampaikan Menlu Retno. Langka dimaksud seperti soal mundur 15 km dan referendum di zona demiliterisasi. 

Namun, Ketua DPP Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, substansi dari proposal perdamaian yang dipaparkan Prabowo Subianto tidak berbeda. Baik dengan Presiden Jokowi maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

"Proposal Menhan Prabowo substansinya tidak ada yang berbeda dengan Presiden dan Menlu, sama," kata Dahnil, Selasa (6/6).

Ia menekankan, sekalipun ada yang setuju dan ada yang tidak setuju itu merupakan sesuatu yang biasa. Dahnil berpendapat, sebenarnya yang terpenting tidak lain komitmen menunaikan amanah konstitusi. "Yakni, aktif mendorong perdamaian dunia terus dilakukan," ujar Dahnil.

Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menekankan, sikap Prabowo Subianto yang mengajak perdamaian tidak cuma sama dengan Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi. Tapi, konstitusional. "Sikap mengajak perdamaian kok bisa berbeda, sama dan konstitusional," kata Dahnil.