Telah Sepakat di DPR, Biden Teken UU Plafon Utang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang plafon utang negara, Sabtu (3/6/2023) waktu setempat. Hal ini bertujuan untuk mencegah gagal bayar utang pemerintah federal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Seperti dilansir AP, Ahad (4/6/2023), drama selama berbulan-bulan yang menggelisahkan pasar keuangan di dalam dan luar negeri berakhir sudah. Gedung Putih merilis gambar presiden menandatangani undang-undang di Resolute Desk.

Departemen Keuangan telah memperingatkan bahwa negara itu akan mulai kekurangan uang tunai yang akan mengirimkan gelombang kejutan melalui AS dan ekonomi global. 

Dalam pernyataan singkat, Biden berterima kasih kepada para pemimpin kongres dari Partai Demokrat dan Republik atas kemitraan mereka, sebuah pesan ramah yang kontras dengan dendam yang awalnya menjadi ciri perdebatan utang. "Tidak peduli seberapa keras politik kita, kita perlu melihat masing-masing bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama orang Amerika," kata Biden dalam pesan video yang dirilis setelah penandatanganan. 

Dia mengatakan penting berhenti berteriak, menurunkan suhu, dan bekerja sama untuk mengejar kemajuan, mengamankan kemakmuran, dan menepati janji Amerika untuk semua orang.

Kebuntuan dimulai ketika Partai Republik menolak menaikkan batas pinjaman negara kecuali Demokrat setuju untuk memotong pengeluaran. Akhirnya, Gedung Putih memulai negosiasi intensif selama berminggu-minggu dengan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk mencapai kesepakatan. Menaikkan batas utang negara, sekarang menjadi 31,4 triliun dolar AS, akan memastikan bahwa pemerintah dapat meminjam untuk membayar utang yang telah timbul.

Kesepakatan terakhir, yang disahkan oleh DPR menangguhkan batas utang hingga 2025, setelah pemilihan presiden berikutnya dan membatasi pengeluaran pemerintah. Hal ini memberikan target anggaran anggota parlemen dua tahun ke depan dengan harapan menjamin stabilitas fiskal saat musim politik memanas.

Setelah Kongres mengesahkan undang-undang tersebut, Biden menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pidato pertamanya dari Oval Office sebagai presiden.

“Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan tetapi rakyat Amerika mendapatkan apa yang mereka butuhkan, menyoroti kompromi dan konsensus dalam kesepakatan tersebut. Kami menghindari krisis ekonomi dan keruntuhan ekonomi,” ucapnya.

Selain pembatasan pengeluaran, RUU setebal 99 halaman itu mengubah beberapa kebijakan, termasuk memberlakukan persyaratan kerja baru bagi lansia AS yang menerima bantuan makanan dan memberi lampu hijau pada pipa gas alam Appalachian yang banyak ditentang oleh Demokrat.

Beberapa peraturan lingkungan telah dimodifikasi untuk membantu merampingkan persetujuan untuk proyek infrastruktur dan energi sebuah langkah yang telah lama dicari oleh orang-orang moderat di Kongres.

Kantor Anggaran Kongres memperkirakan undang-undang tersebut benar-benar dapat memperluas kelayakan total bantuan pangan federal, dengan penghapusan persyaratan kerja veteran, tunawisma, dan anak muda yang meninggalkan panti asuhan.

Undang-undang tersebut juga mendukung dana pertahanan dan veteran, memotong sejumlah uang baru Internal Revenue Service dan menolak seruan Biden untuk membatalkan keringanan pajak era Trump pada perusahaan dan orang kaya untuk membantu menutupi defisit negara. Namun Gedung Putih mengatakan rencana untuk meningkatkan penegakan undang-undang perpajakan bagi orang berpenghasilan tinggi dan perusahaan akan terus berlanjut.