Ganjar Safari Politik di Masjid Agung Banten, Bawaslu: Tidak Melanggar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI angkat bicara terkait safari politik yang dilakukan capres PDIP, Ganjar Pranowo, di Masjid Agung Banten. Bawaslu menyatakan, Ganjar tidak melanggar ketentuan karena masa kampanye belum dimulai, tapi Gubernur Jawa Tengah itu seharusnya memahami substansi larangan berkampanye di rumah ibadah. 

"Dari awal saya sampaikan, tolong punya etika dong. Jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye walaupun belum tahapan kampanye," kata Komisioner Bawaslu RI Totok Hariyono kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (31/5/2023). 

Totok menjelaskan, aksi Ganjar tersebut tidak masuk kategori pelanggaran karena terjadi sebelum masa kampanye. Adapun ketentuan larangan berkampanye di tempat ibadah berlaku saat tahapan kampanye dimulai pada bulan November 2023 mendatang. Selain itu, Ganjar belum terdaftar secara resmi sebagai capres. 

"Karena unsur pelanggarannya belum ada, maka kita masuk di ruang etika. Artinya, sanksinya ya sanksi moral, kepada siapa pun itu," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI itu. 

Dalam kesempatan itu, Totok juga merespons kritikan warganet yang menilai Bawaslu mendiamkan aksi Ganjar safari politik di masjid. Totok berharap media massa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa "tangan Bawaslu terbatas". Sesuai regulasi yang ada, kata dia,  Bawaslu baru bisa menindak dugaan pelanggaran kampanye pada masa kampanye. 

Ganjar diketahui menyambangi Masjid Agung Banten di Jalan Raya Banten, Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, Ahad (28/5/2024). Di sana, Ganjar melakukan ziarah qubro di makam Sultan Maulana Hasanudin. Kehadiran Ganjar disambut hangat oleh puluhan kiai sepuh dari Kesultanan Keraton Surosowan dan ribuan jemaah. 

Bawaslu RI sebenarnya bukan kali ini saja menyentil bakal capres yang bersafari politik di masjid. Pada akhir 2022, Bawaslu RI menyentil safari politik bakal capres Anies Baswedan di Masjid Baiturrahman Aceh. 

Ketika itu, Bawaslu RI menolak laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Anies karena eks Gubernur DKI Jakarta itu belum resmi menjadi capres. Kendati demikian, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies ke masjid dan sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengeklaim pihaknya tak membedakan pengawasan terhadap kegiatan safari politik capres PDIP, Ganjar Pranowo maupun capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Pengawasan dilakukan menggunakan standar yang sama. 

"Pengawasan kami terhadap Mas Ganjar sama seperti kami mengawasi Mas Anies. Cuma Mas Ganjar kami tambah dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara karena dia Gubernur Jawa Tengah," kata Bagja ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (7/5/2023). 

Bagja menyebut, pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran seperti penggunaan rumah ibadah, ajakan memilih, dan penggunaan fasilitas negara selama kegiatan safari politik. Petugas Bawaslu daerah, kata Bagja, mengawasi safari politik Ganjar dan Anies di Jawa Timur. 

Pada awal Mei ini, Ganjar diketahui melakukan kegiatan safari politik di Kota Surabaya dan Kota Jember pada Sabtu (6/5/2023) dan Ahad (7/5/2023). Sedangkan Anies bersafari ke Kota Jember pada hari yang sama. 

Bagja mengatakan, hingga saat ini Bawaslu RI masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Bawaslu daerah. Karena itu, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kegiatan safari politik dua tokoh tersebut.

"Laporannya belum sampai ke kami," ujarnya. 

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Choi menilai, Bawaslu RI tidak netral dalam menyikapi safari politik calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo. Bawaslu dinilai hanya keras kepada Anies. 

"(Sikap terbaru Bawaslu) mengonfirmasi persepsi kita bahwa Bawaslu tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar," kata Gus Choi kepada Republika, Ahad (7/5/2023).