Putusan MK Bocor, Prof Jimly: Jika Pun Benar, Ini Rahasia, Denny Pantas Disanksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi seperti disampaikan pakar hukum tata negara telah memicu kontroversi. Langkah Denny dinilai tidak tepat dalam menyampaikan informasi yang belum keluar. Apalagi menyusul informasi tersebut, sesepuh Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut berkomentar. 

"Seharusnya orang luar tdk buat konklusi sblm prkara tuntas disidang. Rumor bukan fakta," ujar mantan ketua MK, Jimly Asshiddique lewat kicauan di Twitter dan telah dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (29/6/2023). 

Jimly pun menilai Denny pantas dijatuhkan sanksi karena informasi putusan MK merupakan rahasia negara. "Lagi pula jika pun benar, Deny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia, maka dia pantas disanksi," katanya. 

Sebelumnya Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana sebelumnya mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, Pemilu 2024 akan diputuskan Mahkamah Konstitusi secara tertutup. Artinya, MK secara kelembagaan akan menerima gugatan proporsional terbuka dan mengembalikan ke sistem proporsional tertutup layaknya era Orde Baru.

“Info. Putusan MK kembali ke proporsional tertutup. Putusan 6:3, tiga dissenting opinion,” kata Denny dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Ahad (28/5/2023). 

Dalam penjelasannya, keputusan yang diambil MK tidak sepenuhnya disetujui sembilan hakim. Sembilan hakim dari tiga lembaga berbeda yang dipilih DPR, presiden dan MA itu hanya menghasilkan persetujuan enam berbanding tiga dissenting.

“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi,” kata dia.

Dia menjelaskan, jika MK secara kelembagaan resmi menerima gugatan yang ada, sistem pemilu serentak mendatang bisa menerapkan proporsional tertutup kembali seperti dilakukan era Orba pada 1955 hingga 1999.  “Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif,” ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyayangkan pernyataan Denny Indrayana seputar informasi kebocoran putusan MK soal sistem pemilu. Informasi dari Denny Indrayana, tegas Mahfud, menjadi preseden buruk. 

"Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara," kicau Mahfud MD lewat Twitter-nya, Ahad (27/7/2023) malam.  

Polisi, kata Mahfud, harus menyelidiki info 'A1' (terkonfirmasi) yang katanya menjadi sumber Denny. Ini penting agar tidak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. 

"Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yg belum dibacakan sbg vonis resmi. MK hrs selidiki sumber informasinya," kata Mahfud menambahkan.