Muslim Kanada Gugat Larangan Ruang Sholat di Sekolah Quebec

REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Organisasi hak-hak sipil dan kelompok advokasi Muslim nasional di Kanada meluncurkan gugatan hukum atas keputusan Pemerintah Provinsi Quebec di Kanada yang melarang ruang sholat di sekolah umum di Montreal pada Oktober lalu.

Dewan Nasional Muslim Kanada (NCCM) dan Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada (CCLA) mengajukan mosi pada Jumat (26/5/2023) untuk meminta peninjauan kembali. Seorang penggugat mengajukan gugatan karena putranya menginginkan ada ruang sholat di sekolahnya, namun tidak diizinkan.

Menurut laporan tersebut, putranya menjadi lebih taat mengerjakan sholat lima waktu, termasuk sholat zhuhur saat mereka masih berada di sekolah. Mereka sholat sendiri, kadang berjamaah dengan siswa Muslim lainnya baik di dalam maupun di luar ruangan.

Namun pada Oktober lalu, seorang anggota staf sekolah melarang para siswa Muslim itu melakukan sholat di sekolah. Setelah kejadian itu, para siswa meminta disediakan ruang khusus sebagai tempat sholat untuk menampung 20-30 siswa laki-laki dan perempuan, dengan pengawasan dan tanpa insiden.

Namun, penyediaan ruangan itu dibatalkan pada Mei setelah sekolah mulai menerapkan larangan Menteri Pendidikan Bernard Drainville. Drainville mengatakan konsep ruang sholat di sekolah bertentangan dengan kebijakan sekulerisme resmi Quebec.

Arahannya pada 19 April menyatakan ruang sekolah tidak dapat digunakan untuk tujuan praktik keagamaan, seperti sholat terbuka. Aturan baru muncul setelah laporan dari setidaknya dua sekolah di wilayah Montreal yang mengizinkan siswa berkumpul di properti sekolah untuk berdoa. 

Aturan ini berlaku untuk sekolah dasar dan menengah serta sekolah kejuruan dan pusat pendidikan orang dewasa milik pemerintah. Aturan tidak berlaku untuk sekolah swasta atau dewan sekolah pribumi.

Drainville mengatakan dia tidak dapat melarang ibadah sama sekali dan bahwa siswa yang ingin beribadah harus melakukannya secara diam-diam dan tanpa suara.

NCCM dan CCLA mengatakan keputusan itu melanggar hak-hak siswa, termasuk hak kebebasan beragama dan kesetaraan sebagaimana dijamin oleh Piagam Hak dan Kebebasan Kanada dan Quebec.

“Baik dekrit maupun keputusan (oleh sekolah) melanggar kebebasan beragama (siswa) dan siswa agama lainnya di seluruh Quebec, hak fundamental yang dilindungi oleh piagam (Quebec) dan oleh Piagam Hak dan Kebebasan Kanada,” kata gugatan kelompok hak sipil itu, dilansir di Global News, Sabtu (27/5/2023).

Kedua organisasi ingin melihat keputusan tersebut dinyatakan tidak sah, tetapi sementara itu, mereka juga meminta penundaan keputusan dan penerapannya oleh sekolah sampai kasusnya disidangkan.