BPS: Sensus Pertanian 2023 Dimulai 1 Juni

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan akan memulai Sensus Pertanian 2023. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan Sensus Pertanian 2023 akan dilaksanakan mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.

"Sensus ini bertujuan memotret perubahan struktur pertanian Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir," kata Margo, Rabu (25/5/2023).

Dia menjelaskan, data dari sensus dapat dimanfaatkan sebagai kerangka sampel bagi survei-survei pertanian lanjutan. Khsusunya untuk mengumpulkan data statistik pertanian yang lebih rinci.

Margo memastikam, data tersebut juga dapat digunakan sebagai benchmark dan rekonsiliasi dari statistik pertanian yang ada. "Data pertanian yang rinci sebagai kegiatan yang besar, Sensus Pertanian 2023 terdiri dari rangkaian tahapan aktivitas yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian, dan analisis data," jelas Margo.

Dia menambahkan, pendataan dalam Sensus Pertanian 2023 mencakup tujuh cakupan di sektor perrtanian. Cakupan tersebut yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Data yang akan dihasilkan berupa struktur pertanian Indonesia, keadaan petani-petani skala kecil, indikator pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian, geospasial statistik pertanian, dan manajemen pertanian. Margo memastikan, data yang dihasilkan dari Sensus Pertanian 2023 juga meliputi luas lahan pertanian menurut penggunaan, produksi komoditas pertanian, dan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian.

"Melalui Sensus Pertanian 2023, pemerintah juga akan memperbarui sistem pengumpulan dan penyimpulan data terkait petani skala kecil," ucap Margo.

Sebelumnya, petani berskala kecil atau petani gurem diukur hanya berdasarkan kepemilikan lahan seluas kurang dari 0,5 hektare. Sedangkan dalam Sensus Pertanian 2023, Margo menuturkan, petani disebut berskala kecil dengan tidak hanya mempertimbangkan kepemilikan lahan namun juga jumlah aset ternak dan pendapatan per bulan yang disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Sensus Pertanian 2023 juga akan menghasilkan data pelaku usaha pertanian baik perorangan, berbadan hukum maupun pelaku usaha pertanian lainnya yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui sasaran yang tepat dari program pemerintah di bidang pertanian. Salah salah satunya penyaluran pupuk bersubsidi.

"Dengan mengetahui jumlah petani Indonesia beserta usianya saat ini, pemerintah juga berharap akan mendapatkan gambaran terkait kondisi regenerasi petani di dalam negeri," ucap Margo.

Margo menilai, gambaran tersebut penting agar Indonesia bisa segera mengambil langkah untuk mengantisipasi persoalan usia petani yang semakin menua atau aging farmers. Kondisi tersebut juga terjadi secara global.

Sebelumnya, BPS juga sudah melakukam rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 sudah sejak 2021. Rangkaian kegiatan persiapan telah dilaksanakan, mulai dari penyusunan instrumen hingga pelaksanaan gladi bersih.

"Rencananya, seluruh kegiatan akan berakhir pada 2024 dengan publisitas dan diseminasi hasil Sensus Pertanian 2023," tutur Margo.

Responden yang akan didata meliputi usaha pertanian perorangan atau usaha pertanian lainnya (seperti kelompok tani). Begitu juga usaha pertanian berbadan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaanya, Sensus Pertanian 2023 juga akan melibatkan 190 ribu petugas sensus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, laniut Margo, setelah data dari sensus pertanian terkumpul, Presiden Jokowi diharapkan mengatur pemanfaatan berbagi pakai data hasil sensus.

"Data ini diharapkan dapat membuat program di bidang pertanian dari berbagai kementerian dan lembaga di bidang pertanian lebih akurat dan tidak tumpang tindih," jelas Margo.