Klaim Tender Jalan Rusak Lampung Setelah Menteri PUPR Pertanyakan, 'Dari Mana Uangnya?'
Pemprov Lampung menyebut tender proyek perbaikan jalan selesai pada awal 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mursalin Yasland, Antara
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengeklaim perbaikan jalan rusak di beberapa ruas wilayah Provinsi Lampung setelah ditentukan pemenang tender. Hasil tender proyek perbaikan jalan selesai awal 2023.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, tender perbaikan jalan rusak di Lampung dalam APBD tahun 2023 sudah disahkan pada akhir tahun 2022. “Jadi saat ini dalam proses pengerjaan,” kata Febrizal Levi Sukmana kepada wartawan di Bandar Lampung, Rabu (3/5/2023).
Menurut dia, pengerjaan program yang telah dianggarkan dalam APBD dan telah ditenderkan tidak serta merta dilaksanakan tanpa proses terlebih dahulu. Artinya, program tersebut dianggarkan terlebih dahulu baru dilaksanakan.
Perbaikan jalan poros yang rusak di Lampung menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial yakni Simpang Randu-Seputih Surabaya. Ruas jalan ini tampak parah berada di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.
Jalan poros Rumbia ini rusak parah selama 10 tahun terakhir, tanpa ada perbaikan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Setelah akun Tiktoker @miradesianalampung12 viral menayangkan video berdurasi 31 detik, jalan poros Rumbia mulai dilirik pemerintah baik pusat maupun daerah.
Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninjau jalan rusak di Lampung salah satunya jalan rusak yang viral ruas Simpang Randu-Seputih Surabaya yang berada di Kecamatan Rumbia, Kamis (4/5/2023). Perbaikan jalan rusak yang sudah 10 tahun lebih tersebut dikebut dalam dua hari terakhir, setelah ditinjau Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Senin (1/5/2023).
Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas BMBK, Rabu (3/5/2023), pembangunan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov Lampung sepanjang 1.693,273 km. Jumlah tersebut tersebar di 99 ruas dibagi 16 koridor dalam kabupaten/kota.
Pada akhir 2022, data pemantapan jalan provinsi sudah selesai dalam kondisi baik 76,85 persen. Hal tersebut sudah melebihi target pemantapan jalan provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar 76 persen akhir tahun 2023.
Dinas BMBK Lampung menyebutkan, pada 2023 khusus penanganan konstruksi jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung telah dianggarkan pagunya sebesar Rp 747.244.443.190. Jumlah tersebut terdiri dari penanganan jalan provinsi Rp 711.501.015.400 dan penanganan jembatan sebesar Rp 35.743.427.790. Untuk jumlah jembatan yang berada pada ruas jalan status provinsi 827 buah dengan panjang total 9012,5 meter.
Dinas BMBK Lampung telah menganggarkan Rp 50,8 miliar untuk perbaikan sejumlah ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya (di Kecamatan Rumbia yang viral di media sosial), perbaikan yang akan dilakukan yakni rigid beton dan aspal.
Terdapat 14 ruas jalan yang merupakan prioritas pembangunan pada 2023. Seperti ruas jalan Simpang Soponyono – Serupa Indah di Kabupaten Waykanan, ruas jalan Simpang Trimulyo – Bungin – Tugu Sari di Lampung Barat (Rp 8 miliar). Lalu, ruas jalan Kotabumi – Ketapang (Rp 15 miliar), Ketapang – Negara Ratu (Rp 15 miliar), Negara Ratu – Simpang Soponyono di Kabupaten Lampung Utara (Rp 25 miliar).
Bacaa juga : DPR: Kejagung akan Jebloskan Semua yang Terkait Korupsi Waskita Karya ke Pengadilan
Kemudian ruas jalan Talang Padang – Ngarip (Rp 32 miliar), Ngarip – Ulu Semong (Rp 40 miliar), Ulu Semong – Simpang Trimulyo di Tanggamus (Rp 6 miliar), kemudian ruas Bujung Tenuk – Penumangan di Tulangbawang (Rp 12 miliar), Penumangan – Tegal Mukti di Tulangbawang Barat (Rp 20 miliar), Serupa Indah – Tajab di Waykanan (Rp 12 miliar).
Terdapat juga ruas jalan Kotagajah – Simpang Randu (Rp 40 miliar), Simpang Randu – Seputih Surabaya (Kecamatan Rumbia Rp 50,8 miliar), dan Seputih Surabaya – Sadewa di Kabupaten Lampung Tengah (Rp 8 miliar).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengonfirmasi bahwa, Presiden Jokowi pada pekan ini akan mengecek langsung jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung yang belakangan viral di media sosial (medsos). Namun, ia menegaskan, tidak memerintahkan perbaikan segera seperti yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat beberapa waktu belakangan.
"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," kata Basuki di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Basuki mengatakan, kemungkinan tim dari balai jalan di Lampung hanya melakukan survei untuk jalan yang akan ditinjau Presiden Jokowi, bukan melakukan perbaikan. Lagipula belum ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk perbaikan jalan yang rusak tersebut.
"Enggak mungkin. Dari mana dia uangnya? Kan Inpresnya sudah ada kan harus ada DIPA-nya?" kata Basuki.
Menurut Basuki, kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung untuk meninjau jalan rusak di Lampung yang viral. Presiden ingin mengetahui apakah kebijakan pemerintah daerah sudah benar atau belum dalam mengatasi permasalahan jalan itu.
Langkah Presiden Jokowi yang ingin mengecek jalan di Lampung itu karena informasi yang viral di media sosial bahwa jalan di Lampung banyak yang rusak sehingga pembangunan di provinsi tersebut kerap tersendat.
Baca juga : Zulhas Sindir Dukungan ke Anies Goyang
"Gara-gara itu, kalau ada di medsos (media sosial) ramai kita akan cek kebenaran dari policy, kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan itu," kata Basuki.
Jalan rusak di Lampung sempat menjadi viral setelah kreator konten asal Kabupaten Lampung Timur, Bima Yudho Saputro menyampaikan kritik soal pembangunan Lampung melalui Tiktok.
"Presentasi kali ini tentang alasan kenapa Lampung tidak maju-maju dan malah banyak warganya yg bekerja di luar daerah atau bahkan ke luar negeri," kata Bima dalam tulisan unggahannya, Rabu (12/4/2023).
Dalam pengakuannya, Bima sendiri berasal dari Lampung dan saat ini masih sebagai pelajar di Australia. Bima mengkritik Lampung tidak maju-maju soal infrastruktur (jalan) yang banyak rusak, dan tidak laik untuk jalan.
Menurut dia, dalam satu kilometer jalan rusak, satu kilometer lagi rusak. Selain itu, banyak jalan-jalan di Lampung yang tambal sulam.
Padahal, menurutnya, infrastruktur khususnya jalan paling umum untuk mobilisasi ekonomi. “Tapi, jalan-jalan di Lampung tuh satu kilometer bagus, satu kilometer rusak,” ujarnya.
Menyusul kontennya tersebut, Bima dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus terkait Bima karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.