REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebut Presiden Joko Widodo bersama jajarannya telah membahas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurutnya dari hasil rapat itu pemerintah menegaskan tidak meminta maaf terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Meski begitu, menurutnya pemerintah tetap mengakui adanya kejadian pelanggaran HAM berat masa lalu. Atas kejadian itu, menurutnya pemerintah turut menyesalinya.

Mahfud juga terangkan, tidak ada perubahan status hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Ke depan, Pemerintah menurutnya akan fokus kepada korban dari pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Video Editor | Fian Firatmaja