!00 Warga Sipil Tewas, Partai Umat Desak Pemerintah Tegas Kebrutalan Junta Militer Mynmar

Indonesia tak boleh berdiam atas kebrutalan rezim junta militer Mynmar

Google.co.id
Tempat pengungsian suku Kayah, Mynmar
Red: Muhammad Subarkah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus serangan brutal Junta Myanmar yang menewaskan lebih 100 warga sipil setempat, Selasa (11/4) lalu, mendapat perhatian dari Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. Ia meminta Pemerintah RI tidak berdiam diri atas tragedi kemanusiaan di Mynmar itu, tapi harus memberikan perhatian serius, dan mengambil peran strategis atas kejadian tersebut.

"Kita adalah negara yang  memiliki penduduk terbesar di ASEAN,  karenanya harus memainkan peran strategis sebagai bagian dari kebijakan luar negeri RI," kata Ridho dalam pesan tertulisnya, Kamis (13/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menanggapi serangan brutal Junta Militer Myanmar yang menembaki sebuah pertemuan besar di wilayah Saigang yang menewaskan sedikitnya 100 orang sipil,  Selasa (11/4).

Mengenai perlunya keterlibatan pemerintah RI, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan, bahwa ini bukan hanya karena posisi Indonesia sebagai negara Islam terbesar tetapi karena peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar itu telah mengusik rasa kemanusiaan yang mendorong meningkatnya solidaritas antar sesama bangsa.

Peristiwa serangan brutal junta militer Myanmar kepada warga sipil itu ditengarai sudah sering terulang. Karena itu, menurut Partai Ummat, dalam jangka pendek perlu ada resolusi penyelesaian sekaligus menghentikan aksi kekerasan

Partai Ummat, tegas Ridho, memandang keterlibatan pemerintah RI dalam konflik Junta Militer dengan warga Sipil di Myanmar sebagai bagian dari peningkatan performa kebijakan luar neger

"Sebagai negara besar kita harus memberikan perhatian yang luar biasa kepada masalah-masalah kemanusiaan di Myanmar," ujar Ridho, Dia meminta Indonesia harus meningkatkan startegi,  kepedulian dan perhatian pemerintah karena dalam kebijakan luar negeri RI bukan hanya sekedar memandu politik luar negeri bebas aktif, namun harus ada prakarsa dan dukungan-dukungan kemanusiaan. 

Ketua Umum Partai Ummat itu mendorong agar ke depan perlu ditingkatkan kewibawaan dan prakarsa karena peran strategis di dunia sangat penting, terkait dengan posisi RI yang masih diperhitungkan dunia, dan juga kawasan strategis regional lainnya di ASEAN.

 

Amanat UUD 1945

Ridho mengatakan bila konstitusi UUD 1945 juga mengamanatkan pentingnya menjaga perdamaian, yang  dalam konteks politik luar negeri adalah bagian upaya kita untuk memperkuat dimensi kemanusiaan."Tidak boleh ada satu golongan  bangsa yang teraniaya oleh satu kelompok lain," tegas Ridho.

Ia juga menyampaikan perlunya menggerakkan dukungan internasional dalam menghadapi tragedi kemanusiaan di Myanmar. "Partai Ummat berharap pemerintah ke depan mulai selalu hadir untuk menyampaikan solusi-solusi aktif, terutama merespons masalah-masalah yang tidak pernah terhenti. Konstitusi kita juga mengamanatkan perlunya menggalang perdamaian, dan setiap orang berhak untuk hidup damai,'' katanya.

 
Berita Terpopuler