Pengamat Nilai Golkar akan Gabung ke Koalisi Perubahan Jika Hal Ini Terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Adi Prayitno menilai, Partai Golkar berkemungkinan akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jika mendapat tawaran posisi bakal calon presiden (capres) bagi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka.

"Golkar akan bergabung dengan Koalisi Perubahan kalau yang ditawarkan adalah posisi capres, bukan yang lain," kata Adi dalam Embargo Talk Episode 6 bertajuk "Menafsir Langkah Zig Zag Partai Golkar", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Vibrasi di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Dengan demikian, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik itu, Partai Golkar akan sulit bergabung dengan KPP karena koalisi yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu telah memutuskan mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pemilu 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Nurdin Halid telah menyampaikan bahwa, melalui Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, pihaknya telah memutuskan untuk mengusung AirlanggaHartarto sebagai bakal calon presiden. Jika Partai Golkar ingin mengubah keputusan tersebut, maka mereka harus menggelar ulang musyawarah nasional.

"Pak Airlangga sudah (dipilih) melalui Munas Partai Golkar. Untuk mengubah itu, harus melalui munas atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, kalau hendak mengubah bukan Pak Airlangga sebagai capres," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dimulai pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan adanya arahan dari Muhammad Jusuf Kalla (JK) kepada Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama yang digelar Partai Nasdem. Salah satu arahannya adalah terkait koalisi besar untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya kira pasti ya, senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan, tapi semua masukan saran dan pandangan dari senior-senior itu pasti at the end akan dibicarakan," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Airlangga sendiri hadir dalam acara buka bersama yang dihadiri Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun koalisi besar yang adalah kerja sama antara banyak partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Jadi dalam pembicaraan itu kan memang namanya membangun kerja sama, tidak bisa sekali ketemu, banyak yang diperbincangkan didiskusikan untuk menyamakan visi dan platform itu. Jadi diskusinya panjang dan bisa berkali-kali," ujar Doli.

Saat ini, Partai Golkar menyatakan komitmennya terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partainya juga masih mendorong Airlangga menjadi calon presiden (capres).

Partai Golkar juga belum membahas dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres, jika KIB dan Koalisi Perubahan bergabung. Tegasnya, partai berlambang pohon beringin itu masih berpegang pada keputusan partai untuk mengusung Airlangga.

"Walaupun kita sudah membentuk koalisi, itu tidak menutup aktivitas dari masing-masing atau kebijakan dari masing-masing internal partai. Kami menghargai masing-masing kedaulatan partai, termasuk langkah-langkah politik yang diambil secara internal partai," ujar Doli.

"PAN sama PPP kan menghargai bahwa Golkar sudah punya calon presiden," sambung Ketua Komisi II DPR itu.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa KIB bersama PAN dan PPP terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung. Airlangga sendiri menjadi orang yang kerap menyuarakan terbentuknya sebuah koalisi besar.

Ia juga pernah mengungkapkan akan adanya "KIB plus-plus", yang menjadi kode adanya partai politik lain yang akan bergabung. Ajakan tersebut juga pernah disampaikannya kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (25/3/2023) malam.

Dua dari tiga partai politik di KIB diketahui datang dalam acara buka puasa bersama yang digelar Partai Nasdem. Airlangga dan Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi diketahui datang dalam acara tersebut.

Menurut Airlangga, Partai Golkar dan Partai Nasdem merupakan sahabat yang berasal dari naungan yang sama. Meski saat ini terdapat sekat berbentuk KIB dan Koalisi Perubahan, hal tersebut tak menghalangi komunikasi keduanya.

"Ini salah satu bentuk keterbukaan dan juga kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar dan antara kami tidak merasa ada sekat. Walaupun partainya sudah berbeda, tetapi persahabatan terus berjalan," ujar Airlangga.

"Kalau koalisi sama-sama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik dan keterbukaan komunikasi. Ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik," sambung Menteri Koordinator Perekonomian itu.