Sawah Terdampak Banjir, Dinas Pertanian Bekasi Siapkan Penanganan
Dinas Pertanian Bekasi menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan panjang.
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan langkah penanganan terhadap sawah yang terdampak bencana banjir. Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyiapkan skema penanganan jangka pendek dan panjang.
Untuk penanganan jangka pendek, Subkoordinator Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan, ada bantuan bibit dan pupuk hayati cair. “Kita sudah bagikan seratus kilogram bibit, serta 53.315 liter pupuk hayati cair kepada petani terdampak banjir di Kabupaten Bekasi,” kata dia, Jumat (3/3/2023).
Menurut Dodo, Dinas Pertanian terus mendata jumlah petani yang sawahnya terdampak banjir untuk diusulkan mendapatkan bantuan benih. Ia mengatakan, usulan itu akan disampaikan kepada Kementerian Pertanian.
Berdasarkan data hingga Kamis (2/3/2023), dijelaskan, luas lahan yang terdampak banjir dibagi dalam beberapa klasifikasi. Mencakup lahan sawah yang sudah ditanami dengan usia rata-rata satu sampai seratus hari setelah tanam, dengan luas 8.560 hektare, serta lahan persemaian (bibitan yang usianya 3-25 hari) seluas 244 hektare, dengan konversi satu hektare bibitan sama dengan 20 hektare pertanaman sawah.
Dodo mengatakan, Dinas Pertanian akan memilah lahan mana saja yang mengalami puso berdasarkan data area persawahan terdampak banjir. Hal itu dilakukan untuk melihat perbedaan dampaknya.
“Kalau untuk persemaian, kalau terendam lebih dari tiga hari, tertutup air, itu pasti puso, mati, karena masih kecil. Kalau pertanaman, misal hanya tergenang 30 sentimeter, daun masih bisa selamat, masih bisa berfotosintesis, 50 sampai 70 persen masih bisa selamat. Tapi, kalau terendam lama, walau usianya 30 hari, namun daunnya tidak terlihat, itu sudah pasti gagal,” kata Dodo.
Selain penanganan jangka pendek, Dodo mengatakan, disiapkan upaya penanganan jangka panjang terhadap sawah yang terdampak banjir. Jaringan irigasi menjadi salah satu perhatian. “Yang pertama, penyebab terjadi banjir itu intensitas hujan yang tinggi. Kedua, drainase kita ini, ternyata sudah mulai berkurang fungsi saluran irigasi. Itu harus ada normalisasi,” kata dia.
Menurut Dodo, normalisasi jaringan irigasi sekunder akan dikoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Adapun Dinas Pertanian mempunyai kewenangan pada jaringan tersier, yang langsung mengarah ke area persawahan.
Dodo mengatakan, letak geografis Kabupaten Bekasi yang merupakan dataran rendah dan wilayah hilir dari daerah aliran sungai menjadi salah satu faktor persoalan banjir. Karena itu, menurut dia, perlu upaya perlindungan terhadap lahan persawahan yang rawan terdampak banjir.
Terkait hal itu, Dodo mengatakan, diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluruh kegiatan budi daya tanam padi.
“Skema asuransi yang bisa diklaim, antara lain rusak karena organisme pengganggu tumbuhan, seperti hama wereng, dan dampak perubahan iklim, seperti kekeringan maupun banjir,” kata Dodo.