Qatar Semakin Perluas Pengaruh di Lebanon

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Qatar diam-diam memperluas pengaruhnya di Lebanon. Pemerintah Doha terus menerima para pemimpin Beirut dan memompa puluhan juta dolar untuk membantu angkatan bersenjata negara itu di tengah krisis ekonomi bersejarah.

Negara kecil kaya gas itu pada akhir Januari mulai merasakan buah dari investasinya. Qatar Energy milik negara menggantikan perusahaan Rusia dalam konsorsium internasional yang akan mencari gas di Laut Mediterania di lepas pantai Lebanon.

Menteri Energi Qatar Saad Sherida al-Kaabi bergabung dengan pejabat Lebanon di Beirut untuk upacara penandatanganan kesepakatan mengambil 30 persen saham dalam sebuah konsorsium untuk eksplorasi minyak dan gas di perairan Lebanon pada pekan lalu. Momen ini tiga bulan setelah Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian perbatasan maritim yang dimediasi Amerika Serikat (AS).

“Bagi kami di Qatar, perjanjian penting ini memberi kami kesempatan untuk mendukung perkembangan ekonomi di Lebanon selama masa kritis ini turun. Qatar selalu hadir untuk mendukung masa depan yang lebih baik bagi Lebanon dan rakyatnya," kata al-Kaabi di acara tersebut.

Selain itu, Qatar untuk pertama kalinya akan bergabung dalam pertemuan di Paris untuk diskusi yang berfokus pada krisis politik dan ekonomi Lebanon pada Senin (6/2/2023). Negara ini akan bergabung bersama dengan pejabat dari Prancis, Arab Saudi, dan AS.

Dohar menggambarkan dirinya sebagai kekuatan yang lebih netral di negara yang terpecah dalam beberapa faksi. Arab Saudi telah lama mendukung faksi Muslim Sunni Lebanon dan mencoba mendorong keluar pengaruh Iran dengan keberadaan Hizbullah Syiah. Persaingan tersebut berulang kali mendorong Lebanon ke jurang konflik bersenjata.

Qatar yang memiliki hubungan baik dengan Iran telah berusaha memajukan negosiasi antara Iran dan negara-negara Teluk. Profesor dan Direktur Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies di New York University Mohamad Bazzi menyatakan, keberadaan Doha menunjukan Teheran tidak ditinggalkan dalam pembicaraan.

“Dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang kurang terlibat di Lebanon, Qatar berusaha untuk menghidupkan kembali peran mediatornya di negara tersebut,” katanya.

Tapi, menurut Bazzi, salah satu negara terkaya di dunia dengan kekayaan gas alamnya itu sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda bersedia menyelamatkan Lebanon sendirian. Qatar tetap butuh pengaruh dari negara lain melihat kondisi Lebanon yang tidak stabil.

Sejak akhir 2019, ekonomi Lebanon telah runtuh di bawah beban korupsi dan salah urus yang meluas. Mata uang telah kehilangan lebih dari 90 persen nilainya, membuat sebagian besar penduduk jatuh miskin.

Donor internasional, termasuk Qatar, telah menuntut pemerintah menerapkan reformasi untuk mengucurkan sekitar 11 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman dan hibah. Namun politisi Lebanon menolak karena reformasi akan melemahkan cengkeraman mereka di negara itu.

Keterlibatan Qatar di Lebanon juga sebenarnya bukan hal baru. Setelah perang 34 hari antara Israel dan Hizbullah pada 2006, Qatar membantu membangun kembali beberapa kota dan desa yang mengalami kehancuran besar di Lebanon selatan. Papan reklame raksasa dengan tanda bertuliskan "Terima Kasih Qatar" muncul di sekitar Lebanon.

Pada Mei 2008, setelah Hizbullah dan sekutunya memerangi saingan yang didukung Barat dalam pertempuran terburuk di Beirut sejak perang saudara 1975-90, para pemimpin politik Lebanon terbang ke Qatar. Mereka mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai 'Perjanjian Doha'.

Kesepakatan itu mengakhiri kebuntuan selama 18 bulan dan membawa pemilihan presiden baru dan pembentukan pemerintahan baru Lebanon. Dalam ketenangan berikutnya, investasi asing besar-besaran mengalir masuk, dan ekonomi Lebanon tumbuh rata-rata sembilan persen selama tiga tahun.

Pada Desember 2018, Presiden Lebanon Michel Aoun saat itu meresmikan Perpustakaan Nasional Lebanon yang baru direhabilitasi di Beirut. Bangunan ini didanai oleh Qatar dengan biaya 25 juta dolar. Ibu emir saat ini, Sheikha Moza binti Nasser al-Missned, telah meletakkan batu fondasi untuk proyek tersebut di jantung kota Beirut pada 2009.

Berbeda dengan Qatar yang semakin aktif terlibat, Arab Saudi justru menarik diri dari Lebanon dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini terjadi saat kekuatan Hizbullah tumbuh.

Tahun lalu, sekutu utama Saudi di Lebanon, mantan Perdana Menteri Saad Hariri yang merupakan seorang warga negara ganda Lebanon-Saudi mengumumkan menangguhkan pekerjaannya di bidang politik. Pada 2020, Saudi melarang impor produk Lebanon setelah seorang pejabatnya mencemooh intervensi militer pimpinan Saudi di Yaman. Beberapa negara Teluk lainnya mengikuti, tetapi Qatar tidak dan terus memperkuat posisinya.