Efek Ekor Jas Anies Buat Nasdem dan Safari Politik yang Dinilai tak Etis

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Febryan A

Hasil survei Poltracking menunjukkan elektabilitas Nasdem terdongkrak naik pascadeklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres). Berfokus pada 10 partai teratas di masing-masing provinsi di Pulau Jawa, Poltracking merekam kenaikan elektabilitas Nasdem.

Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di Jawa, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat teratas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3 persen atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS dengan 12,4 persen. Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8 persen di bawah Gerindra 17,6 persen, di atas Partai Golkar dengan 13,3 persen. 

Di daerah-daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu ke luar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi empat dengan 7,5 persen, di Jateng posisi delapan 2,4 persen dan Jatim posisi lima 6,9 persen.

"Yang menarik, runner up nomor dua, yaitu Partai Nasdem di 14,3 persen, nomor dua di Jakarta. Ini basis Anies Baswedan yang sekaligus kita tahu Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai capresnya," kata Hanta, Kamis (15/12/2022).

Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6 persen, mengungguli Ganjar 27,5 persen dan Prabowo 15,7 persen. Bahkan, di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua.

Hanta menerangkan, temuan ini merupakan politik terbaru peta kekuatan politik elektoral partai politik pada lima provinsi di Pulau Jawa dalam rentang survei 26 November-2 Desember. Jika melihat tendensi politik terbaru, baik capres dan cawapres potensial serta parpol terkuat dari masing-masing provinsi akan mengerucut seperti dalam temuan Poltracking.

"Berbagai dinamika, peristiwa dan momentum politik yang akan terjadi ke depan, tetap berpotensi mengubah peta politik elektoral di masing-masing provinsi di Pulau Jawa," ujar Hanta. 

Selain menjadikan Anies bakal capresnya, Nasdem kini juga aktif menggelar safari politik yang dimulai dari Pulau Sumatera. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan belakangan ini terbukti sangat efektif mengkonversi suara mengambang atau swing voters menjadi pendukungnya.

Menurut Umam, Anies bisa dibilang sedang berusaha mengkonversi dua basis pemilik loyal yang menjadi swing voters menjadi pendukungnya. Kedua kelompok itu berasal dari yang pertama segmen kelompok mantan pendukung Prabowo yang merasa kecewa terhadap Prabowo.

Kelompok ini merasa ditinggalkan, merasa dikhianati oleh cara politik Prabowo yang sekarang menjadi bagian koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, lanjut dia, segmen yang kedua adalah pendukung Jokowi di periode pertama antara 2014-2019, tapi kemudian belakangan merasa apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi tidak terwakili perjuangan mereka.

"Umumnya kelompok ini adalah kelompok menengah terdidik di masyarakat kita. Mereka memiliki literasi politik yang lebih memadai, sehingga memiliki cara pandang yang lebih kritis terhadap sejumlah kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika dulu mendukung Jokowi di Pemilu 2014," jelasnya.

Tidak hanya mendongkrak elektabilitas, safari yang digelar Anies Baswedan juga membuat mantan gubernur DKI Jakarta itu berada di puncak tokoh-tokoh yang paling sering dibahas oleh warganet. Berdasarkan analisis Drone Emprit, sepanjang 1-30 November 2022, pemberitaan dan perbincangan seputar Anies Baswedan jauh di atas tokoh-tokoh politik lainnya.

Puncak pembahasan terjadi pada 5 November 2022, yang didorong kunjungan Anies Baswedan ke Kota Medan. Ganjar Pranowo berada di posisi kedua setelah Anies Baswedan dengan kenaikan yang sangat tinggi pada akhir November. Didorong pembahasan tentang 'rambut putih' yang diucapkan Presiden Jokowi sebagai sosok yang memikirkan rakyat.

Langkah safari politik Anies itu kemudian menuai protes sebagian kalangan. Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) misalnya, melaporkan Anies ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

APCD menilai Anies telah melanggar sejumlah ketentuan pemilu ketika menerima petisi dukungan capres dari masyarakat di Masjid Raya Baiturrahman, Aceh pada 2 Desember lalu.  APCD menilai kegiatan tersebut merupakan kampanye 'colongan' atau kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU RI.

Selain itu, Anies juga dinilai melanggar aturan kampanye karena menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Namun, Bawaslu RI menolak laporan tersebut. Sebab, Anies belum ditetapkan sebagai capres resmi oleh KPU RI.

Meski menolak laporan APCD, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies itu tidak etis. Bawaslu bahkan menilai Anies melakukan kampanye terselubung.

"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis," kata Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Puadi menjelaskan, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, safari politik itu juga terkesan 'mencuri start' kampanye capres Pemilu 2024. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir tahun 2023.

Lebih lanjut, Puadi mengatakan bahwa publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. 

"Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI itu.

Karena itu, kata Puadi, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta Pemilu 2024, termasuk Anies, untuk menahan diri agar tidak berkampanye atau kegiatan apa pun yang bertujuan menyosialisasikan diri. "Sebab, saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menjelaskan, silaturahim kebangsaan yang dilakukan oleh Anies dan Partai Nasdem bukanlah ajang kampanye.

"Ada yang mengatakan Anies berkampanye terselubung, ada yang mengatakan Anies curi start kampanye. Saya pastikan Anies Baswedan belum resmi sebagai calon presiden karena belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Ali lewat keterangan tertulisnya, Ahad (11/12/2022).