Kisah Muslim Bengali di India yang Terus Terpinggirkan

Muslim berbahasa Bengali, khususnya, sering dituduh sebagai imigran tidak berdokumen.

AP Photo
Rohima Begum (kanan) menggendong bayinya yang baru berusia tiga hari, yang lahir di dalam sebuah kamp bantuan di dekat kota Bilasipara di negara bagian India timur laut Assam, 8 Agustus 2012. Kisah Muslim Bengali di India yang Terus Terpinggirkan
Rep: Fuji E Permana Red: Ani Nursalikah

REPUBLIKA.CO.ID, ASSAM -- Mohar Ali ditangkap sebulan lalu setelah dia membuka sebuah museum kecil di rumahnya di sebuah dusun di distrik Goalpara di negara bagian Assam, India timur laut. Museum itu didedikasikan untuk budaya Miyas milik Muslim berbahasa Bengali di negara bagian itu.

Baca Juga

Ali yang merupakan pemimpin partai politik lokal, menghabiskan sekitar 7.000 rupee (86 dolar AS) untuk mendirikan tempat tersebut. Koleksi museum sebagian besar memajang beberapa alat dan pakaian pertanian.

Namun, dua hari kemudian, otoritas setempat menutup museum tersebut. Mereka juga menyegel rumah Ali dan menuduh Ali telah salah menggunakan fungsi rumah tersebut. Otoritas mengatakan rumah tersebut diberikan kepadanya di bawah skema pemerintah, tapi malah digunakan Ali untuk tujuan komersial.

Polisi juga menangkap Ali dan dua orang lainnya yang membantu mendirikan museum. Kasus mereka tidak terkait dengan museum, tetapi karena dugaan hubungan mereka dengan dua kelompok teror. Ketiga pria tersebut membantah tuduhan itu. Mereka didakwa berdasarkan undang-undang antiterorisme yang membuat hampir tidak mungkin mendapatkan jaminan.

Penangkapan itu mengejutkan komunitas Muslim berbahasa Bengali di Assam. Mereka yang mengaku bingung.

"Apa sebenarnya kejahatannya (Ali)?" tanya ibunya Ali dengan mata berkaca-kaca, dilansir dari BBC, Selasa (29/11/2022).

Para kritikus mengatakan penangkapan itu adalah yang terbaru dari upaya panjang untuk meminggirkan komunitas di Assam, negara yang kompleks dan multi-etnis di mana identitas linguistik dan kewarganegaraan adalah garis kesalahan politik terbesar. Negara bagian penduduknya termasuk orang Hindu berbahasa Bengali dan Assam.

 

 

Muslim berbahasa Bengali, khususnya, sering dituduh sebagai imigran tidak berdokumen. Sejak berkuasa pada 2016, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa telah menggalang basis suara komunitas Hindu dan suku dengan mengumumkan kebijakan yang menurut para kritikus diskriminatif terhadap Muslim. Beberapa politikus, termasuk menteri utama saat ini Himanta Biswa Sarma, juga menargetkan mereka dalam pidatonya.

Setelah kembali berkuasa pada 2021, pemerintah BJP mengusir paksa ribuan orang dalam upaya kontroversial melawan perambahan ilegal. Kebanyakan dari mereka yang terkena dampak adalah Muslim berbahasa Bengali. Awal tahun ini, pemerintah juga menyetujui klasifikasi lima kelompok Muslim sebagai komunitas "pribumi Assam" yang menimbulkan kekhawatiran akan marginalisasi lebih lanjut terhadap kelompok lain.

"Muslim asal Bengali telah menjadi sasaran empuk politik. Idenya adalah menunjukkan kepada mayoritas (populasi) bahwa orang Miyas bukan bagian dari masyarakat Assam - mereka adalah musuh," kata Hafiz Ahmed, seorang sarjana yang bekerja dengan masyarakat.

Namun, pemimpin senior BJP, Vijay Kumar Gupta membantahnya dan mengatakan "orang lain" sedang mencoba menciptakan perselisihan antarkomunitas. “Museum dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya suatu komunitas, tetapi hal seperti itu tidak terjadi di sini,” katanya.

Di seluruh Asia Selatan, kata Miyas digunakan sebagai sebutan kehormatan bagi pria Muslim. Namun di Assam, kata tersebut dianggap merendahkan dan digunakan untuk menggambarkan ribuan petani Muslim yang bermigrasi dari bagian timur Benggala yang kini berada di Bangladesh.

Assam berbagi perbatasan sepanjang hampir 900 Km dengan negara tetangga. Sebagian besar dari para migran ini menetap di chars, pulau-pulau yang bergeser di sepanjang dataran rendah Sungai Brahmaputra, tempat tinggal orang-orang dari komunitas lain.

Penduduk chars sebagian besar adalah petani miskin dan pekerja berupah harian yang kehidupan dan mata pencahariannya bergantung pada perubahan air sungai. Mereka juga menghadapi diskriminasi, dan sering digambarkan sebagai penyusup yang mengambil alih pekerjaan, tanah, budaya penduduk, dan suku berbahasa Assam.

 

Namun selama bertahun-tahun, banyak komunitas Muslim Bengali yang membanggakan sejarah mereka dan mencoba mengklaim kembali istilah Miyas sebagai penanda yang berbeda dari identitas mereka. Museum Miyas di Goalpara, didirikan di sebuah ruangan kecil, menampung beberapa alat pertanian tradisional, alat tangkap yang terbuat dari bambu, dan gamusa atau pakaian tenun tradisional Assam yang semuanya, kata Ali, adalah bagian dari budaya orang Miyas.

Tetapi banyak pemimpin BJP menuduhnya mencoba menciptakan perpecahan dalam masyarakat dan mengatakan artefak tersebut mewakili identitas Assam dan bukan komunitas Muslim berbahasa Bengali. "Apakah ada komunitas bernama Miyas?" kata menteri utama Sarma bulan lalu, beberapa jam sebelum museum itu disegel.

Gagasan tentang museum semacam itu di pusat budaya terkemuka pertama kali diperdebatkan pada 2020 oleh mantan pemimpin Kongres Sherman Ali Ahmed yang sering dengan gencar mengadvokasi masyarakat, tetapi menghadapi tantangan keras dari pemerintahan Sarma.

Sebelumnya, pada 2019, beberapa penyair mengalami masalah karena menulis puisi perlawanan yang berapi-api - yang mereka sebut "puisi Miyas" dalam dialek komunitas alih-alih dalam bahasa Assam tertulis standar. Sepuluh dari mereka didakwa mempromosikan permusuhan antarkelompok atas dasar agama.

Sherman Ali Ahmed mengatakan kepada BBC bahwa menurutnya tidak tepat bagi Ali untuk membuka museum di rumah yang diberikan pemerintah, tetapi hukumannya berlebihan. "Dia tidak melakukan kejahatan besar, tapi pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap dia dan orang lain untuk menakut-nakuti masyarakat," katanya.

Ahmad, sang cendekiawan, menuduh pemerintah sedang mencoba untuk mengeksploitasi kompleksitas demografis negara bagian dan mempermainkan kecemasan orang Assam yang telah lama takut kehilangan identitas mereka karena imigran dengan mempolarisasi lingkungan.

Sementara itu, orang-orang di desa Ali masih bingung dengan penangkapan tersebut. Kebanyakan dari mereka menolak berbicara tentang museum, karena takut akan lebih banyak masalah. Orang lain mengatakan kontroversi itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka.

"Kami tidak butuh museum, kami butuh pekerjaan, jalan, dan listrik," kata Shaheed Ali, seorang warga.

 

Ahmad mengatakan meskipun menurutnya museum itu tidak efektif, masyarakat memiliki hak melestarikan budaya mereka. “Setelah bertahun-tahun dianiaya, Muslim Miyas mencoba mengukir ruang mereka sendiri. Bagaimana sebuah komunitas bisa ada tanpa budayanya," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
Berita Terpopuler