PKS Desak Penegakan Hukum Atas Persoalan Kasus Gagal Ginjal
Dilaporkannya dua perusahaan oleh BPOM menjadi indikasi adanya aspek pidana.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, meminta agar kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi perhatian para penegak hukum. Jika memang gagal ginjal tersebut disebabkan oleh sirop atau obat untuk anak, maka menurutnya perlu penyelidikan dan penegakan hukum atas persoalan ini.
"Karena pada prinsipnya sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku," kata Aboe Bakar kepada wartawan, Sabtu (29/10/2022).
Ia mengatakan dilaporkannya dua perusahaan oleh BPOM kepada pihak kepolisian merupakan indikasi adanya aspek pidana dalam persoalan ini. Oleh karenanya, Polri perlu melakukan pendalaman atas persoalan tersebut.
"Produsen sirop untuk anak harus bertanggung jawab terhadap sediaan farmasi yang diproduksi. Sebagaimana PP tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, produsen dapat dikenai pidana jika sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan," ujarnya.
Sekjen PKS itu mengatakan penegakan hukum pada kasus gagal ginjal akut diperlukan untuk memberikan rasa keamanan di tengah masyarakat. Karena dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat akan merasa terlindungi atas sediaan farmasi yang beredar.
"Adanya pengawasan ataupun penindakan oleh aparat berwenang akan membuat masyarakat merasa aman mengkonsumsi produk sediaan farmasi di pasaran," ujarnya.