Sanksi untuk Ganjar Dicurigai Bagian dari Propaganda Politik PDIP
Tujuannya menempatkan Ganjar Pranowo sebagai pihak tertindas agar banjir simpati.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai sulit menebak langkah yang tengah dilakukan PDIP terkait pemberian sanksi terhadap Ganjar Pranowo. Ia menduga upaya tersebut merupakan bagian dari propaganda politik yang dilakukan PDIP.
"Patut dicurigai jika Ganjar dan PDIP sedang jalankan propaganda politik, tujuannya menempatkan Ganjar sebagai pihak tertindas agar banjir simpati, kenyataan di belakang panggung, Ganjar dan PDIP satu suara," kata Dedi kepada Republika, Kamis (27/10/2022).
Ia menuturkan, sebelum ada rivalitas yakni munculnya Prabowo dan Anies sebagai Capres, rivalitas Ganjar dan Puan ditafsirkan berebut keterusungan. Namun dengan kenyataan adanya Prabowo dan Anies, maka Puan dipastikan sulit lakukan perlawanan.
"Untuk itu Ganjar diprediksi akan dipasang PDIP untuk hadapi mereka," ujarnya.
Ia menambahkan, bisa saja konflik di tingkat loyalis akan kian meruncing, tetapi porsinya tidak berimbang. Elite partai seolah-olah membela Puan, sementara kader di bawah membela Ganjar.
"Ini setting yang bagus, karena jika di balik elite yang dukung Ganjar sejak awal, maka akan kesulitan menempatkan Ganjar sebagai tokoh kader yang wong cilik, meskipun semua tahu, Ganjar tetap saja elite, ia bukan rakyat biasa," jelasnya.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, juga menanggapi soal sanksi yang dijatuhkan PDIP terhadap Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya, sanksi tersebut justru akan membuat simpati publik terhadap Ganjar makin kuat.
"Ganjar dipersepsikan dizalimi hak politiknya," kata Adjie kepada Republika, Kamis.
Menurutnya, pernyataan Ganjar yang menyatakan siap capres dinilai sah-sah saja dalam ruang demokrasi. Terlepas nanti siapa yang dicapreskan PDIP, secara personal Ganjar punya hak politik.
"Apalagi dia adalah kader partai yang punya hak yang sama untuk dipilih," ujarnya.
Dirinya juga melihat, secara internal, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya PDIP untuk merapatkan barisan dan mensolidkan partai. Karena secara internal, terjadi pembelahan di kader partai atas perbedaan dukungan ke Ganjar dan Puan.
"Dengan sanksi terhadap Ganjar, FX Rudi, dan Dewan Kolonel, harapannya kader PDIP tidak akan berpolemik soal capres sebelum keputusan ketua umum," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, PDIP ingin meredakan atensi dan tekanan publik terhadap isu capres dari PDIP. Jika seandainya Ganjar tidak dipilih oleh PDIP, Adjie memandang hal tersebut bisa menjadi bomerang buat PDIP sendiri.
"PDIP bisa ditinggal oleh pemilih dan sebagian konstituennya. Karena semua survei dari lembaga nasional kredibel, menunjukan bahwa mayoritas konstituen PDIP mendukung Ganjar," tuturnya.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP telah menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut imbas dari pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai menimbulkan gaduh di publik.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi, sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Sesungguhnya pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai, karena Gubernur Jawa Tengah itu bukan mendeklarasikan diri sebagai capres. Namun, sanksi diberikan karenanya pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir di publik.
"Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Komarudin.